SindoJabar.com – Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi se-Bandung Raya, menggelar aksi “Indonesia Darurat” mengkritik bobroknya kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Aksi mahasiswa berlangsung tiga kali selama Juni 2026 ini. Yakni, pada Kamis (11/6/2026), Senin (15/6/2026), dan Rabu (17/6/2026).
Unjuk rasa mahasiswa itu di dasari atas keresahan rakyat yang saat ini kehidupannya semakin susah selama Prabowo Subianto memimpin negeri ini.
Beruntung, selama aksi yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung itu, tidak terjadi insiden kerusuhan.
Polisi dan TNI mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa. Mereka berbaris menjadi perisai hidup Gedung DPRD Jabar.
Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mengatakan, polisi bertugas menjaga agar mahasiswa dan elemen masyarakat menyampaikan aspirasi dan kritis secara tertib dan aman.
Karena itu, Polda Jabar bekerja sama dengan TNI, mengantisipasi provokator yang mungkin menyusup di antara massa mahasiswa.
“Kami memberikan pelayanan kepada adik-adik mahasiswa supaya mereka aman dan tidak di susupi provokator. Kami menjaga mereka semua,” kata Kapolda Jabar, Rabu (17/6/2026).
Pemerintahan Bobrok
Irjen Rudi berharap unjuk rasa mahasiswa selanjutnya pun berlangsung aman dan kondusif.
“Kita bisa hidup maju dan sejahtera, kalau kondusivitas itu ada. Itu aja pesan dari saya buat semua mahasiswa dan masyarakat yang ingin menggunakan hak demokrasinya,” ujar Irjen Rudi.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa membawa guillotine atau alat pemenggal kepala dan pasung saat unjuk rasa di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).
Dua alat itu menjadi simbol bobroknya pemerintah saat ini. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di nilai gagal memimpin Indonesia.
Mahasiswa dari puluhan kampus di Bandung Raya itu mengatakan, kebijakan pemerintah saat ini justru merugikan rakyat.
Program-progam Prabowo hanya menghamburkan uang rakyat dan tidak membuahkan hasil positif. Seperti, program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) pengelola program MBG, menjadi sarang koruptor merampok uang rakyat.
Kemudian, anjloknya nilai tukar Rupiah lebih dari Rp18.000 per Dolar AS. Di tengah situasi ekonomi yang sulit itu, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
