SindoJabar, Bandung – Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mendorong Pemerintah Jawa Barat untuk memperkuat birokrasi yang lebih adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal tersebut disampaikannya dalam momentum Peringatan Hari Jadi ke-81 Jawa Barat, Rabu (19/8/2026).
Buky Wibawa menegaskan, pentingnya tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip good and clean governance agar dampak pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Baca Juga:DPRD Jabar Tegaskan Belum Setujui Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda
“Di usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Buky Wibawa.
Buky Wibawa menambahkan, penguatan birokrasi harus memfasilitasi pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Langkah ini merupakan bagian integral dari pencapaian visi pembangunan Jawa Barat 2025–2029, yaitu Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.
“Memasuki usia ke-81, Jawa Barat harus terus memperkuat birokrasi yang bersih dan adaptif. Penguatan integritas, pemanfaatan teknologi, inovasi, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan optimal,” tambahnya.
Pemerataan Prioritas Pembangunan
Selain penguatan tata kelola birokrasi, Buky Wibawa mengingatkan pentingnya keseimbangan dalam menetapkan skala prioritas pembangunan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan harus sejalan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Baca Juga:HUT ke-81 Jabar, Komisi I Dorong Desa Kelurahan Maju Berbasis Lingkungan dan Birokrasi
Langkah ini penting untuk menjawab tantangan daerah yang masih memerlukan perhatian serius, khususnya penanganan persoalan kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” kata Buky Wibawa.
Penguatan tata kelola pemerintahan dan pengentasan masalah sosial tersebut sejalan dengan misi ketiga dan keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029.
“Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025–2029,” pungkasnya. (*)
