Sindojabar.com – Rakernas I dan Rapimnas I Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Bandung menjadi panggung pembahasan serius terkait tekanan ekonomi global yang dinilai semakin mengancam stabilitas nasional.
Di tengah konflik geopolitik dunia, forum nasional tersebut juga menyoroti kemiskinan buruh perkebunan hingga ancaman kerusakan lingkungan.
Kegiatan bertema “Memperkuat Peran Kekaryaan dalam Transformasi Ekonomi dan Demokrasi Inklusif” itu digelar pada 15–17 Mei 2026 di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar dan dihadiri tokoh nasional serta kader Partai Golkar dari berbagai daerah.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan Rakernas dan Rapimnas menjadi bagian penting dari konsolidasi besar Partai Golkar menghadapi agenda politik nasional ke depan.
“Apa yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari konsolidasi besar Partai Golkar,” kata Misbakhun di Bandung, Jumat (15/5/2026).
Ia menegaskan Jawa Barat dipilih sebagai lokasi Rakernas karena memiliki posisi strategis sebagai basis kekuatan Partai Golkar. Menurutnya, Jawa Barat selama ini memberikan kontribusi besar terhadap kekuatan Golkar di parlemen.
“Jawa Barat ini memang lumbungnya Partai Golkar,” ujarnya.
Namun di balik agenda politik tersebut, Rakernas SOKSI juga menaruh perhatian besar terhadap situasi ekonomi global yang semakin tidak menentu. Misbakhun menilai konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga energi dunia dan berdampak langsung terhadap ekonomi nasional.
“Harga minyak melewati 100 dolar per barel dan itu memberikan tekanan kepada seluruh dunia,” katanya.
Kenaikan harga energi global, lanjutnya, membuat pemerintah menghadapi tantangan berat dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama terkait pembiayaan subsidi energi agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ancaman perlambatan ekonomi dunia.
Menurut Misbakhun, dukungan politik dari organisasi kekaryaan seperti SOKSI menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan kebijakan pemerintah di tengah tekanan global yang terus meningkat.
“Soksi harus bisa menjadi bagian yang berkontribusi memberikan dukungan itu,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti persoalan kesejahteraan buruh perkebunan yang dinilai masih memprihatinkan. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi ironi karena masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan justru banyak hidup dalam kemiskinan.
“Hari ini adalah sebuah ironi yakni warga perkebunan menjadi kaum miskin,” kata Dedi.
Menurutnya, rendahnya kesejahteraan buruh terlihat dari kecilnya penghasilan hingga minimnya dana pensiun yang diterima pekerja perkebunan.
“Uang pensiun rata-rata Rp300 ribu,” ujarnya.
KDM sapaan Gubernur Jabar juga menyinggung alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit yang dinilai berpotensi memperparah kerusakan lingkungan sekaligus meningkatkan risiko kemiskinan masyarakat sekitar kawasan perkebunan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mendorong program konservasi kawasan hutan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah pemulihan ekonomi berkelanjutan di tengah tekanan global.
“Hutan harus dijaga, perkebunan harus terkelola dan masyarakat sekitar harus sejahtera,” pungkasnya
