SindoJabar, BANDUNG – Tiga warga Kota Cimahi ditangkap penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Jabar gegara menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto via media sosial (medsos).
Mereka diduga melakukan kejahatan siber karena konten video dan narasi yang mereka unggah ke medsos provokatif dan berisi ancaman terhadap presiden.
“Para pelaku memanipulasi data digital (identity theft) berbasis kecerdasan buatan (AI) dan menyebarkan narasi provokatif berunsur ancaman di medsos,” kata Wakil Diretur Ditressiber Polda Jabar AKBP Mujianto di Mapolda Jabar, Kamis (6/8/2026).
AKBP Mujianto menjelaskan, kasus pertama terungkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP B/1494/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus 2026 dengan pelapor berinisial FSS.
Atas laporan itu, ujar AKBP Mujianto, Direktorat Ressiber Polda Jabar menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 152/2026. Penyidik menangkap tersangka berinisial FG (38), karyawan swasta di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.
“Modus operandi tersangka FG yakni memanipulasi foto Presiden Prabowo Subianto menggunakan teknologi AI menjadi format video,” ujar AKBP Mujianto.
Kemudian, tutur Wadir Ressiber, tersangka FG menggunggah video rekayasa tersebut ke TikTok dan Instagram dengan nama akun @TalentaStudio.ID pada 3 Agustus 2026 sekitar pukul 13.00 WIB.
Dalam video manipulasi AI tersebut, tuturnya, tersangka menambahkan narasi provokatif: “Apabila beliau menjadi Presiden maka negara akan kacau”.
“Ini merupakan tindak pidana identity theft atau manipulasi data elektronik agar seolah-olah otentik,” tutur Wadir Ressiber.
AKBP Mujianto mengatakan, penyidik menjerat tersangka FG dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 juncto Pasal 48, dan Pasal 35 juncto Pasal 51 UU Nomor 1/2024 tentang ITE. Serta Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 242 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 (KUHPidana).
“Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp12 miliar,” ucap AKBP Mujianto.
Konten Nuklir
Kasus kedua di usut berdasarkan LP B/1498/VIII/2026. Dalam kasus ini, Direktorat Ressiber Polda Jabar menetapkan dua tersangka AYP (49) dan AF (40). Polisi menangkap AYP dan AF Jalan Raya Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
Wadirressiber Polda Jabar AKBP Mujianto mengatakan, tersangka AYP menyunting dan mengunggah konten di platform Threads melalui akun @ontel_kebagusan terkait tanggapan Kedubes Iran atas pernyataan Presiden Prabowo perihal senjata nuklir.
AYP menyisipkan narasi yang di nilai provokatif, “Main Kedubes Iran kalau butuh koordinat istana negara please do not hesitate to contact us“.
Unggahan tersebut lantas memicu komentar berunsur hasutan kekerasan. Tersangka AF (40) melalui akunnya menuliskan komentar:
“Gak usah di ribet-ribet tungguin aja pas iring-iringan ntar juga nongol kepalanya tinggal sikat”.
Selain AF, penyidik juga mengidentifikasi komentar akun lain yang mengarahkan ancaman menembak kediaman pribadi Presiden Prabowo di Kertanegara dan Hambalang.
“Guna melengkapi berkas perkara, penyidik Direktorat Ressiber Polda Jabar telah memeriksa dua saksi dan empat saksi ahli, meliputi ahli bahasa, ITE, sosiologi hukum, serta hukum pidana,” kata Wadirressiber.
AKBP Mujianto menyatakan, terhadap AYP dan AF, polisi menerapkan Pasal 35 juncto Pasal 51 dan/atau Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE Nomor 1/2024.
Serta Pasal 243, 246, 247, dan 248 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta.
Masyarakat Jangan Terprovokasi
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Hendra Rochmawan mengatakan, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman mengenai peran-peran para tersangka.
Dari hasil pemeriksaan sementara, para tersangka melakukan tindak pidana tersebut bertujuan agar meningkatkan pengikut dan penonton akun mereka.
“Dari bahasa para pelaku agar kelihatan ramai akun miliknya. Jadi menurut mereka tidak ada kepentingan tertentu. Kami mendalami peran-peran mereka dan dugaan motif lain,” kata Kabid Humas.
Kombes Hendra mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan medsos. Masyarakat di harapkan tidak terpengaruh dengan unggahan provokatif tanpa tahu kebenarannya.
“Kebebasan menyampaikan informasi di medsos silakan. Tetapi harus dengan tanggung jawab. Postingan hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) harus di hentikan. Karena, merusak, melanggar hukum, dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa,” ujar Kombes Hendra.
