SindoJabar.com – Ketua Harian Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) menolak pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda.

Menurut Pamriadi, pergantian nama ini tidak memuat pertimbangan komprehensif atas wilayah-wilayah yang sejatinya tidak semua di tempati oleh orang Sunda.

“Pergantian nama (menjadi Provinsi Sunda) ini rentan mengkanalisasi kesukuan yang telah datang dan menetap di Jawa Barat. Jawa Barat ini adalah wilayah heterogen dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Pamriadi.

Pamriadi mengatakan, kondisi anggaran Jawa Barat yang mengalami defisit Rp5,7 triliun tidak selaras dengan kebutuhan akibat dari perubahan nama Provinsi Jabar.

Sebab, seluruh identitas masyarakat Jawa Barat harus diubah ketika usulan perubahan nama itu sah. Contohnya, KTP dan lainnya yang menggunakan nama Jawa Barat.

“Ini membutuhkan anggaran yang sangat luar biasa besarnya. Ini merupakan sesat berfikir yang akan sulit di pertanggungjawabkan dan di laksanakan,” ujar Pamriadi.

Jangan Gegabah

Pamriadi meminta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan DPRD Jabar jangan gegabah mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda demi terjaganya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.

Sepatutnya, tutur Pamriadi, gubernur dan DPRD Jabar jangan gegabah mengubah nama Jawa Barat hanya karna satu orang akademisi.

Lebih baik membentuk tim yang terdiri atas berbagai latar belakang. Dari akademisi dan elemen masyarakat dari berbagai kelompok yang lahir dan berdomisili turun temurun di Jawa Barat.

“Jawa Barat banyak di huni oleh masyarakat dari berbagai daerah lainnya di Indonesia,” tuturnya.

Pamriadi mempertanyakan apakah akademisi tersebut tidak tahu atau tidak paham bahwa Jawa Barat sedang mengalami defisit anggaran Rp5,7 triliun?

Sedangkan akibat dari perubahan nama tersebut pasti akan berimbas terhadap kebutuhan anggaran yang sangat besar luar biasa.

“Saya jadi heran dan bertanya ada apa ini?” ucap Pamriadi yang juga ketua Yayasan Putra Nasional Indonesia.