SindoJabar, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyelesaikan masalah keabsahan dokumen pendidikannya.
Gibran menyampaikan rencana langkah hukum itu saat bertemu empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, dalam perbicaraan dengan Presiden tersebut Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Nah dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut juga (Gibran) memohon diberi kesempatan. Untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang di miliki melalui proses di peradilan tata usaha,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.
Di ketahui, kabar mengejutkan datang dari Gibran Rakabuming Raka. Saat bertemu Presiden Prabowo, Gibran menyatakan niat mundur dari jabatannya Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.
Presiden Tak Tolak Niat Gibran
Niat mundur anak mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut itu di latarbelakangi oleh dinamika yang berkembang. Terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Wapres Gibran menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, kata Mensesneg, membahas sejumlah hal.
“Dalam pembicaraan itu memang Wakil Presiden bersama Presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang. Berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Mensesneg dalam konferensi pers.
Prasetyo Hadi menyatakan, dalam pertemuan itu, Prabowo tidak menolak keinginan Gibran mundur dari jabatannya. Namun Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
