Sindojabar.com – Polemik pembubaran acara nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita terus menjadi perhatian publik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan instruksi resmi untuk melarang pemutaran film tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yusril menyusul munculnya sejumlah kasus pembubaran nobar di berbagai daerah yang memicu perdebatan soal kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik.
Menurut Yusril, beberapa kampus memang menghentikan kegiatan pemutaran film tersebut, namun lebih disebabkan persoalan administratif, bukan karena tekanan langsung dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum.
“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di beberapa tempat, persoalannya lebih kepada prosedur administrasi,” ujar Yusril dalam keterangannya, Senin (18/5/2026)
Ia juga menegaskan bahwa masih ada sejumlah lokasi lain yang tetap menggelar pemutaran film tanpa hambatan berarti. Karena itu, ia menilai pembubaran di sejumlah titik tidak bisa langsung dianggap sebagai kebijakan resmi negara.
Polemik semakin meluas setelah publik menyoroti keterlibatan aparat dan pihak kampus dalam penghentian kegiatan nobar, termasuk di kawasan Lombok dan Ternate. Peristiwa tersebut memicu kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil, aktivis lingkungan, hingga pegiat demokrasi.
Film dokumenter karya Dandhy Laksono itu sendiri mengangkat isu perubahan hutan di Papua akibat proyek industri dan program strategis nasional yang dikaitkan dengan ketahanan pangan serta transisi energi. Film tersebut juga menampilkan perjuangan masyarakat adat mempertahankan tanah leluhur mereka.
Yusril menilai kritik terhadap proyek pembangunan merupakan hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun ia juga mengingatkan bahwa penggunaan judul “Pesta Babi” berpotensi memunculkan tafsir sensitif di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.
Menurutnya, judul tersebut memang terkesan provokatif dan sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik. Meski demikian, ia meminta masyarakat tetap menyikapi isu tersebut secara tenang dan tidak mudah terpancing emosi hanya karena narasi tertentu.
Kontroversi ini kini berkembang menjadi diskusi yang lebih luas mengenai batas kebebasan berekspresi, ruang kritik terhadap kebijakan publik, serta peran aparat dalam menyikapi kegiatan diskusi dan pemutaran film dokumenter.
Di media sosial, tagar terkait film Pesta Babi bahkan sempat ramai diperbincangkan setelah video pembubaran nobar beredar luas dan menuai beragam respons dari warganet.
Sejumlah kalangan menilai polemik tersebut justru membuat rasa penasaran publik terhadap isi film semakin tinggi. Tidak sedikit pula yang menilai kontroversi ini berpotensi memperluas perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan dan hak masyarakat adat di Papua.
