BANDUNG,SINDOJABAR.COM – Pembenahan internal jadi agenda utama kepengurusan baru LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
Hal tersebut setelah organisasi yang telah berdiri selama dua dekade ini memasuki babak baru dengan pergantian kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Bukan hanya sekadar penyegaran struktur, ini merupakan momentum untuk menata kembali kelembagaan dan memperkuat peran sosial-kemanusiaan di tengah masyarakat.
“Pembaruan kepengurusan adalah langkah penting untuk memastikan organisasi bergerak lebih profesional, terkoordinasi, dan bertanggung jawab,”
kata Ketua Umum DPP LSM GMBI, Moh. Fauzan Rachman, SE, dalam agenda Deklarasi dan Pelantikan Pengurus DPP LSM GMBI di Kabupaten Bandung, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, melalui tema “Membangun Semangat Baru, Memperkuat Peran Organisasi”, GMBI berupaya mengalihkan perhatian pada penguatan fondasi internal.
Besarnya jaringan organisasi, harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, kedisiplinan anggota, serta kejelasan tanggung jawab setiap unsur kepengurusan.
Sementara itu, di tengah dinamika politik nasional, Fauzan menegaskan sikap kebangsaan organisasi melalui deklarasi dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sekaligus menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap keutuhan bangsa.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sikap resmi organisasi setelah pelantikan pengurus baru. Namun, bagi GMBI, penguatan organisasi tidak cukup berhenti pada deklarasi.
Pekerjaan yang lebih mendasar justru berada di dalam tubuh organisasi sendiri, mulai dari penataan administrasi hingga pengawasan perilaku anggota di lapangan.
“Kepengurusan baru harus mampu menerjemahkan semangat pembaruan ke dalam kerja yang terukur. Penguatan koordinasi pusat dan daerah, transparansi komunikasi, serta peningkatan profesionalitas menjadi bagian dari arah yang hendak dibangun,” tuturnya.
:: Sekjen Baru Hadapi Pekerjaan Rumah Nasional
Tanggung jawab untuk menerjemahkan agenda pembenahan tersebut kini berada di pundak Sekretaris Jenderal DPP LSM GMBI, H. Elan Sofyan, SE.
Fauzan menyebut penunjukannya sebagai amanah yang harus dijalankan bersama seluruh jajaran organisasi.
Adapun Elan mengungkapkan tiga prioritas utama dalam menjalankan tugasnya. Penertiban administrasi distrik di seluruh Indonesia, penjagaan nama baik organisasi, serta percepatan konsolidasi internal menjadi agenda yang akan segera dikerjakan.
Persoalan administrasi menjadi pekerjaan pertama yang ingin ia tuntaskan. Seluruh distrik, menurut Elan, perlu memiliki kelengkapan administrasi dan surat keputusan (SK) resmi dari DPP.
Penataan tersebut diperlukan agar struktur organisasi memiliki kejelasan legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pertama, perbaikan untuk administrasi se-Indonesia supaya semua distrik tertata rapi. Semua distrik se-Indonesia ini supaya bisa memiliki SK dari Dewan Pimpinan Pusat,” kata Elan.
Ia bahkan memasang target satu bulan untuk menyelesaikan pembenahan administrasi tersebut. Target itu menjadi pekerjaan awal yang harus dibuktikan kepengurusan baru. Sebab, penataan administrasi bukan sekadar melengkapi dokumen, tetapi juga memastikan kejelasan struktur, kewenangan, dan hubungan organisasi dari pusat hingga daerah.
:: Pungli dan Penyalahgunaan Atribut Tak Ditoleransi
Persoalan lain yang menjadi perhatian Elan adalah penggunaan identitas dan atribut organisasi. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menjadikan nama besar GMBI sebagai alat untuk kepentingan pribadi.
Elan mengaku telah memberikan instruksi kepada seluruh distrik agar tidak ada penyalahgunaan seragam maupun tindakan pungutan liar yang mengatasnamakan organisasi.
“Saya juga bertanggung jawab untuk menjaga marwah GMBI, ini nama baik GMBI. Saya sudah instruksikan kepada seluruh distrik se-Indonesia bahwa tidak ada lagi GMBI yang memakai seragam tanpa anggota dan menyalahgunakan di lapangan untuk pungli anggota,” tegasnya.
Ia memastikan akan mengambil tindakan tegas apabila menemukan oknum yang menggunakan atribut organisasi untuk melakukan pelanggaran.
“Kalau memang ada seperti itu, saya selaku Sekjen akan menindak tegas oknum tersebut karena kuatnya GMBI karena solid dan menjalankan aturan di negara ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan penting dari kepengurusan baru. Organisasi dengan jaringan luas membutuhkan pengawasan yang kuat agar tindakan individu tidak menyeret nama seluruh kelembagaan.
Bagi GMBI, menjaga marwah organisasi berarti memastikan setiap anggota memahami batas kewenangan, mematuhi aturan, dan tidak menggunakan atribut organisasi untuk menekan atau merugikan pihak lain.
Elan menambahkan dirinya merupakan Sekretaris Jenderal ke-12 sepanjang perjalanan GMBI. Pergantian kepemimpinan yang telah beberapa kali berlangsung itu diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan, bukan sekadar mengubah susunan jabatan.
Dalam waktu dekat, konsolidasi internal akan menjadi agenda penting. Koordinasi antara pengurus pusat, Wilayah Teritorial (Wilter), distrik kabupaten/kota, hingga Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat kecamatan perlu diperkuat agar seluruh unsur organisasi bergerak dalam arah yang sama.
GMBI juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kegiatan sosial, kemanusiaan, advokasi, pengawasan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Fokus tersebut diharapkan menjadi wajah utama organisasi dalam menjalankan fungsi kemasyarakatan.
Dukungan kepada pemerintah dan apresiasi terhadap TNI-Polri dalam deklarasi kebangsaan ditempatkan sebagai bagian dari komitmen menjaga keutuhan negara. Sementara itu, kerja sosial dan pembenahan internal menjadi pekerjaan yang harus terus dijalankan secara konsisten.
Berdiri pada 18 Maret 2002, GMBI telah melewati perjalanan lebih dari 24 tahun. Pengalaman panjang tersebut menjadi modal organisasi untuk memperkuat kelembagaan sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap organisasi kemasyarakatan yang tertib, profesional, dan bermanfaat. (*)
