SindoJabar, BANDUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 mencatat angka pengangguran terbuka di Jawa Barat masih tinggi mencapai 6,67 persen dari total penduduk. Angka itu melampaui angka rata-rata pengagguran nasional yang hanya 4,75 persen atau 7,38 juta jiwa.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Setia mengatakan, karena itu, Polri perlu berkontribusi untuk menekan angka pengangguran terbuka. Dengan menggelar Polri Peduli Pengangguran (Poliran) Job Fair.
“Program Poliran Job Fair bertujuan menjadi jembatan konkret antara para pencari kerja, lembaga sertifikasi, dan dunia usaha,” kata Kapolri saat peluncuran Poliran Job Fair di Monumen Perjuangan Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan Poliran Job Fair ini, ujar Jenderal Suyudi, Polri, khususnya Polda Jabar, menggandeng sekitar 150 perusahaan dan menyediakan ratusan lowongan kerja baik di dalam maupun luar negeri.
Lowongan kerja luar negeri yang tersedia antara lain, Jepang, Malaysia, Jerman, dan lain-lain. Acara Poliran Job Fair dirangkaikan dengan pelaksanaan uji kompetensi bagi satuan pengamanan (satpam).
“Poliran Job merupakan inisiatif strategis Polri dalam membantu pemerintah memperluas akses lapangan kerja formal. Sekaligus menekan angka pengangguran terbuka,” ujar Jenderal Suyudi.
Kapolri menuturkan, tinggi rendahnya angka pengangguran, berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Fondasi Kamtibmas Kuat
“Kehadiran institusi kepolisian harus dirasakan oleh masyarakat. Sebab, Korps Bhayangkara berasal dari rakyat. Sehingga Polri wajib berkontribusi aktif dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan,” tutur Jenderal Suyudi.
Menurut Kapolri, pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. “Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ucap Kapolri.
Kapolri meluruskan potensi kesalahpahaman publik terkait peran kepolisian di ranah ketenagakerjaan. Sesuai amanat perundang-undangan, tugas pokok Polri tetap pada pemeliharaan kamtibmas.
Program Poliran Job Fair tidak bertujuan mengambil alih fungsi kementerian, pemerintah daerah, dan sektor industri, melainkan memperkuat simpul sinergi kebangsaan.
“Dalam kerangka itulah Poliran kami jalankan. Bukan untuk mengambil alih peran kementerian, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian/lembaga terkait agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan,” ujar Jenderal Suyudi.
Tindak Tegas Calo Tenaga Kerja
Untuk menjaga kredibilitas dan keadilan program, Kapolri secara khusus mengeluarkan instruksi tegas kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri serta seluruh kapolda di Indonesia untuk memburu dan menindak tegas calo tenaga kerja dan pelaku pungutan liar (pungli).
“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan calo-calo yang melakukan pungutan liar yang selama ini meresahkan. Saya perintahkan seluruh jajaran, Kabareskrim, para kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo tersebut,” ucap Kapolri.
Jenderal Suyudi mengimbau masyarakat tidak takut melapor jika menemukan indikasi calo atau pungutan liar perekrutan kerja melalui. Laporkan pelaku ke Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, polsek terdekat, atau satuan pengamanan internal di masing-masing perusahaan.
Praktik percaloan lowongan kerja, ujar Jenderal Suyudi, merupakan bentuk premanisme ekonomi yang merampas hak para pencari kerja dari kalangan bawah. Karena itu, Jenderal Suyudi meminta jajaran tak segan menyeret oknum calo tenaga kerja, baik yang beroperasi di luar maupun di internal kawasan industri, ke ranah pidana.
Uji Kompetensi Satpam
Ke depan, implementasi program Poliran akan disesuaikan dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah. Di Jawa Barat, program diawali dengan sektor pengamanan melalui uji kompetensi satpam berstandard resmi, bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja dan ABUJAPI.
Jenderal Suyudi berpesan kepada para peserta uji kompetensi agar memanfaatkan sertifikasi tersebut secara maksimal sebagai modal daya saing. Kepada para asesor penguji, dia mewanti-wanti agar senantiasa menjaga objektivitas dan integritas demi menjaga kepercayaan dunia usaha.
“Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja. Rutin mengevaluasi kontribusi program terhadap penurunan angka kriminalitas di setiap wilayah,” tutur Jenderal Suyudi.
