BANDUNG – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka telah final. Karena itu, Rocky menilai, tidak ada celah bagi Gibran untuk menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Rocky menegaskan tidak ada tanggapan dari Wantimpres terhadap niat Gibran melawan melalui PTUN. Sebab Wantimpres memahami situasi yang terjadi sehingga meminta Gibran mengikuti putusan MA dan MK.
“Tidak ada tanggapan Wantimpres. Wantimpres mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu ikuti aja. Kalau udah di putuskan, ya di putuskan,” kata Rocky di sela-sela acara peluncuran Poliran Job Fair di Bandung, Rabu (11/11/2026).
“Mengikuti aja kan. Ya apa yang mau di lakukan tuh. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan,” ujarnya.
Di tanya mengenai saran Wantimpres untuk Presiden Prabowo Subianto terkait dinamika tersebut, Rocky menuturkan, Wantimpres tidak boleh memberikan saran yang melampaui aturan hukum, termasuk putusan MK dan MA.
“Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,” tuturnya.
Anggota DPR Tandatangani Usul HMP
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres). Gibran menyampaikan niat itu saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026).
Namun Gibran meminta kesempatan menempuh jalur hukum di PTUN guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
“Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” kata Gibran di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).
Gelombang unjuk rasa yang mendesak Gibran segera lengser dari jabatannya berlangsung di beberapa lokasi. Seperti, di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya, dan Sekretariat Wapres RI.
Sementara itu, sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah menandatangani usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah di putus MA dan MK.
