Warga Jabar Paling Banyak Minta Perlindungan LPSK, Salah Satunya Yuvita Korban Penyiksaan Taufik Hidayat

SindoJabar, BANDUNG – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat, hingga November 2026, sebanyak 3.098 pemohon dari Jawa Barat baik saksi maupun korban, meminta perlindungan LPSK. Jumlah pemohon perlindungan LPSK dari Jabar paling banyak dibanding Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Pada 2026, LPSK total menerima 15.924 permohonan perlindungan dari seluruh wilayah di Indonesia. Jumlah tertinggi dari Jawa Barat sebanyak 3.098 permohonan,” kata Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

Dia menyatakan, di urutan kedua tertinggi, DKI Jakarta 2.599 pemohon. Ketiga, Jawa Tengah 1.950 dan keempat, Jawa Timur 1.820 pemohon.

Dari total 3.098 pemohon perlindungan di Jawa Barat, ujar Sri, mayoritas merupakan saksi atau korban Tindak Pidana Pencucian Uang. Jumlah pemohon sebanyak 2.452.

Kemudian, sebanyak 213 pemohon asal Jabar merupakan saksi dan korban kasus kekerasan seksual anak. Tindak pidana Lainnya 233 pemohon.

“Lalu, kasus perdagangan orang 52, penganiayaan berat 46, kekerasan seksual 40, korupsi 21, pelanggaran HAM berat 21, terorisme 11, dan bukan tindak pidana 9,” ujarnya.

Sri menuturkan, perlu kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberi perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Sebagaimana amanat Pasal 68 UU Perlindungan Saksi dan Korban. “Pemerintah pusat dan daerah wajib mendukung perlindungan sesuai kewenangannya,” tutur Sri.

Taufik Wajib Bayar Restitusi Rp1,57 Miliar

Menurut Sri, bentuk kolaborasi itu dapat berupa kebijakan dengan perspektif pelindungan, membuat program pelindungan, mengalokasikan anggaran, menyediakan layanan kesehatan. “Pemulihan psikologis dan peran aktif lainnya yang berkaitan dengan perlindungan,” tutur Sri.

Sebelumnya, LPSK menyebut Taufik Hidayat, terdakwa kasus penganiayaan dan kekerasan seksual, wajib membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban Yuvita Tri Rezeki sebesar Rp1,57 miliar.

“LPSK juga telah menghitung nilai restitusi bagi YTR (Yuvita Tri Rezeki) sebesar Rp1.577.602.626. Hasil penghitungan tersebut telah disampaikan kepada penuntut umum dan majelis hakim PN Bale Bandung,” kata Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati melalui keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Perhitungan nominal restitusi itu, ujar Sri,
sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak korban atas kerugian yang dia alami akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa Taufik.

Sri memastikan LPSK berkomitmen memberi pendampingan kepada Yuvita. Termasuk selama menjalani persidangan di PN Bale Bandung.

Menurut Sri, Yuvita harus mendapatkan perlindungan agar kondisi psikologis tidak tertekan ketika memberi kesaksian di persidangan.

“Agar korban merasa aman dan korban siap menjadi perhatian sehingga dapat memberikan keterangan tanpa tekanan,” ujar Sri.

Masyarakat Harus Peka

Berkaca dari kasus Yuvita, tutur Sri, penting memahami relasi kuasa dalam hubungan personal. Termasuk pacaran dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Kepercayaan dalam sebuah hubungan, termasuk harapan untuk menikah, tidak boleh dimanfaatkan untuk mengendalikan atau melakukan kekerasan terhadap pasangan. Korban tidak boleh disalahkan karena telah percaya kepada seseorang yang dicintainya,” tutur Sri.

LPSK, kata Sri, mengajak masyarakat berperan aktif mencegah kekerasan dengan memberikan pertolongan kepada korban. Termasuk ketika kekerasan itu terjadi dalam relasi personal. Seperti, hubungan suami-istri dan pacaran.

“Masyarakat harus peka mengenali tanda-tanda terjadinya kekerasan. Pelindungan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Masyarakat juga berperan penting untuk mencegah kekerasan,” ucap Sri.

Sri menjelaskan, jangan biarkan ruang tidak aman terus terbentuk. Bantu korban mendapatkan pertolongan.

“Jangan sampai relasi personal justru menjadi ruang yang membuat seseorang kehilangan rasa aman dan hak-haknya,” ujar Sri.