Delapan Gubuk di Tegalega Ditertibkan, UPT Ungkap Asal-usul Bangunan Liar

SindoJabar, BANDUNG – Delapan bangunan liar atau gubuk yang berdiri di kawasan parkir barat Taman Tegalega, Kota Bandung, ditertibkan Satpol PP bersama Dinas Sosial dan UPT Taman Tegalega, Jumat (20/11/2026).

Penertiban dilakukan lantaran bangunan tersebut berdiri di area yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas pedagang kaki lima (PKL), bahkan sebagian telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal.

Kepala UPT Taman Tegalega Kota Bandung, Oding Mulyana mengatakan, keberadaan bangunan tersebut berkaitan dengan persoalan relokasi PKL dari Jalan Muhammad Toha. Dari sekitar 300 PKL yang terdampak relokasi, hanya 117 pedagang yang berhasil dipindahkan.

Sebagian lainnya kemudian diarahkan ke kawasan parkir barat Tegalega. Namun, penataan yang sempat dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM tidak berlanjut.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan sebagian pedagang hingga akhirnya menduduki area parkir yang telah dikerjasamakan Dinas Perhubungan (Dishub) dengan pihak ketiga.

“Keberadaan bangunan ini memang tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2008 terkait kegiatan PKL. Lokasi ini sudah dilarang untuk aktivitas tersebut, namun para pedagang tetap membandel,” kata Oding saat ditemui di kawasan Tegalega, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, dari delapan bangunan yang ditertibkan, satu di antaranya sudah lama digunakan untuk menyimpan barang-barang milik PKL. Sementara tujuh bangunan lainnya merupakan bangunan baru yang didirikan secara bertahap, bahkan kerap dilakukan pada malam hari.

Odong mengaku, meskipun sudah terdapat petugas keamanan di kawasan tersebut, pengawasan belum berjalan optimal sehingga pembangunan gubuk berulang kali terjadi.

“Yang satu itu sudah lama karena terus-menerus digunakan untuk menitipkan barang-barang milik PKL. Sedangkan tujuh gubuk lainnya adalah bangunan baru yang didirikan, biasanya dilakukan pada malam hari,” katanya.

Oding mengungkapkan, bangunan yang awalnya hanya berupa kios sederhana dengan penutup terpal, belakangan berubah fungsi menjadi tempat tinggal. Hal itu diketahui setelah petugas menemukan sejumlah perabot rumah tangga, termasuk kulkas dan televisi, di dalam gubuk.

Pihaknya mengaku telah beberapa kali meminta para penghuni meninggalkan lokasi tersebut. Bahkan, toleransi sempat diberikan dengan mempertimbangkan alasan penghuni belum memiliki modal untuk pindah. Namun, setelah ditindaklanjuti berulang kali, mereka tetap kembali menempati kawasan itu.

“Itu sudah terjadi peralihan fungsi. Awalnya hanya berupa kios yang ditutup terpal, namun kemudian berubah menjadi hunian. Kami sudah menyarankan kepada pengguna agar segera pindah. Jika tidak, maka akan diambil alih Dinsos untuk direlokasi,” ungkapnya.

Terkait keberadaan aliran listrik di sejumlah gubuk, Oding menyebut pasokan listrik diduga berasal dari kesepakatan internal paguyuban PKL. Pihak UPT Taman Tegalega mengaku tidak menyediakan fasilitas listrik untuk bangunan tersebut.

Lebih lanjut Oding mengatakan, bahwa sebagian penghuni diketahui berasal dari wilayah Astanaanyar. Bahkan, ada yang mengaku sudah tidak memiliki keluarga sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Oding mengaku belum mengetahui secara pasti adanya penghuni yang telah tinggal hingga 25 tahun di kawasan tersebut. Sebab, dirinya baru mulai bertugas di UPT Taman Tegalega pada 2020, bertepatan dengan masa pandemi Covid-19.

Saat itu, penertiban sebenarnya sudah mulai dilakukan. Namun, kebijakan lebih lunak diterapkan untuk menjaga kondusivitas Kota Bandung, sembari mempertimbangkan rencana relokasi dan penataan PKL.

“Kami sedang memikirkan agar di kawasan Tegalega nantinya disediakan tempat khusus untuk kegiatan PKL,” ujarnya.

Setelah penertiban kali ini, UPT Taman Tegalega akan memperketat pengawasan dan pengendalian agar bangunan serupa tidak kembali bermunculan.

Oding menegaskan, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai leading sector penegakan peraturan daerah (Perda) serta Dinas Sosial untuk menangani penghuni yang masuk kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

“Kami juga berharap Dinsos ikut berperan karena ini berkaitan dengan PMKS agar mereka dapat direlokasi ke tempat yang semestinya, supaya tidak kembali menempati lokasi ini lagi setelah ditertibkan,” jelasnya.

Oding menyebut, pengawasan akan ditingkatkan meskipun pengelolaan kawasan Tegalega melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pihaknya memastikan penertiban akan dilakukan sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dalam menjaga ketertiban kawasan publik.

Oding menegaskan, bahwa tidak ada pungutan terhadap PKL di kawasan Tegalega. Menurutnya, aktivitas perdagangan yang memiliki pungutan hanya berlaku bagi pedagang kios bunga.

“PKL di kawasan Tegalega ini sebenarnya tidak ada pungutan apa pun. Itulah sebabnya kami berani melakukan penertiban, karena kami tidak melakukan pungutan apa pun,” pungkasnya. (*YM)