Sindojabar.com,- Wacana pembangunan 1.000 bioskop desa menggunakan APBN 2027 mendadak menjadi perdebatan panas di media sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian masyarakat, usulan tersebut memunculkan pertanyaan besar soal arah prioritas belanja negara.
Usulan itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati Zainal Paliwang, dalam rapat pembahasan distribusi film nasional. Ia menilai industri perfilman Indonesia masih dikuasai rumah produksi besar sehingga kreator daerah sulit mendapatkan ruang tayang.
Menurut Rahmawati, pembangunan bioskop desa dapat menjadi solusi pemerataan akses hiburan sekaligus membuka peluang bagi film lokal dan sineas independen. Ia juga meminta pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi rumah produksi kecil di daerah.
Namun, ide tersebut justru memicu gelombang kritik dari publik. Banyak warganet menilai pembangunan bioskop desa bukan kebutuhan mendesak ketika sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Di media sosial X, perdebatan berlangsung sengit. Sebagian pengguna mempertanyakan urgensi penggunaan APBN untuk sektor hiburan saat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Kritik juga diarahkan pada pemerintah dan DPR yang dianggap belum fokus menyelesaikan persoalan pokok masyarakat.
“Rakyat masih banyak yang butuh sekolah layak, jalan bagus, dan layanan kesehatan murah,” tulis salah satu komentar yang ramai dibagikan ulang.
Meski demikian, tidak sedikit pula yang melihat usulan tersebut dari sudut pandang berbeda. Sebagian publik menilai bioskop desa berpotensi menjadi pusat ekonomi kreatif baru di daerah, terutama bagi pelaku UMKM, komunitas seni, hingga sineas lokal yang selama ini kesulitan menembus jaringan bioskop besar.
Sutradara sekaligus produser film, Girry Pratama, mengungkapkan banyak film independen bahkan harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan jadwal tayang.
Kondisi itu disebut membuat rumah produksi kecil sulit bertahan di tengah dominasi jaringan bioskop dan film beranggaran besar.
Polemik ini pun berkembang bukan sekadar soal bioskop desa, tetapi menyangkut arah kebijakan negara dalam menyeimbangkan kebutuhan dasar masyarakat dengan pengembangan industri kreatif nasional.
Di satu sisi, pemerintah didorong memperkuat sektor budaya dan ekonomi kreatif sebagai mesin ekonomi baru. Namun di sisi lain, publik menilai penggunaan APBN harus benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Perdebatan mengenai bioskop desa kini menjadi gambaran bagaimana setiap kebijakan anggaran negara semakin mendapat sorotan ketat dari publik, terutama di era media sosial ketika isu dapat viral hanya dalam hitungan jam.
