Sindojabar.Com – Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan di Kabupaten Bandung Barat melonjak drastis.
Hal itu menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat saat anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Nur Djulaeha, menggelar reses di RT 03/RW 09, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Senin (15/6/2026).
Dalam serap aspirasi tersebut, isu jaminan kesehatan dan bantuan sosial (bansos) menjadi topik utama yang dikeluhkan warga.
Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga masalah kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan secara sepihak oleh pusat.
Menanggapi keluhan warga terkait banyaknya kartu BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN (PBI JK) yang tiba-tiba nonaktif, Nur Djulaeha memaparkan data yang cukup mengejutkan.
Berdasarkan data terbaru, jumlah warga KBB yang kepesertaan BPJS APBN-nya dinonaktifkan awalnya berada di angka 101.000 warga, namun kini melonjak bertambah 26.000 warga lagi.
“Bagi masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya sudah dinonaktifkan dari APBN, tidak perlu panik. Pemerintah Daerah KBB akan langsung meng-cover (mengalihkan) pembiayaannya melalui APBD KBB,” ujar Nur di hadapan sekitar 100 peserta yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu serta perwakilan tokoh masyarakat setempat.
Menurut politisi PKS KBB ini pengalihan anggaran itu merupakan bentuk kepedulian nyata dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail yang mengalokasikan total anggaran Rp187 miliar untuk mengatasi masalah ini.
Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah KBB tersebut demi memastikan warga miskin tetap bisa berobat secara gratis.
Pasangan kepala daerah yang mengusung visi AMANAH ini berkomitmen penuh untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Target sasarannya adalah masyarakat yang berada di kategori Desil 1 sampai Desil 5 (masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga menengah ke bawah).
Selain masalah kesehatan, Nur Djulaeha juga mencatat seluruh keluhan warga terkait masalah penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan PIP yang dinilai sering tidak tepat sasaran atau terputus di tengah jalan.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi IV DPRD KBB yang membidangi kesehatan, ia berjanji tidak akan tinggal diam dan segera memanggil pihak-pihak terkait dalam waktu dekat. Semua aspirasi terkait bantuan sosial tersebut akan segera ditindaklanjuti.
“Kami di Komisi IV akan mengundang Dinas Sosial (Dinsos) KBB untuk duduk bersama, mengevaluasi data, dan mencarikan solusi terbaik agar hak-hak masyarakat prasejahtera bisa terpenuhi,” tandasnya. (*)
