Sindojabar.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Barat menyampaikan kritik keras dan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses III Tahun Sidang 2025/2026.
Laporan yang dibacakan oleh anggota DPRD Jabar, Muhammad Sidkon Djampi, menyoroti beberapa persoalan krusial yang mencakup nasib pesantren, jeritan sektor pangan, buruknya infrastruktur desa, serta carut-marut sistem pendidikan.
Baca Juga:Kantor DPD Demokrat Jabar Diresmikan, AHY: Tempat Menyerap Aspirasi Masyarakat
Sidkon menegaskan bahwa aspirasi paling konsisten yang diterima di lapangan adalah kekhawatiran para kiai, ustadz, dan santri terkait pemotongan bantuan hibah pesantren. Meski Jabar telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, implementasinya dinilai masih jauh dari harapan, khususnya bagi pesantren berskala menengah ke bawah di pelosok.
“Pesantren adalah tradisi terbaik umat Islam Indonesia yang harus dijaga. Namun realitasnya, banyak pesantren di pelosok masih berjuang dengan fasilitas seadanya; atap bocor, tanpa internet, dan tanpa perpustakaan layak. Kami mendesak Pemprov Jabar untuk tidak memotong satu rupiah pun bantuan hibah pesantren,” ujar Sidkon dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Selasa (14/7/2026).
PKB mengusulkan pembentukan sistem pelaporan digital agar distribusi bantuan transparan. PKB bahkan mengancam akan menggulirkan hak angket jika Pemprov Jabar abai terhadap nasib pondok pesantren.
Fraksi PKB pun menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami oleh para petani, nelayan, dan peternak di berbagai daerah seperti Cianjur, Sumedang, Subang, Majalengka, hingga Indramayu.
Baca Juga:A.Yamin Paparkan Poin Penting Usai DPRD Jabar Sahkan Rencana Kerja 2025-2026
Sebagai lumbung padi, para pekerja sektor pangan di wilayah-wilayah tersebut justru hidup di bawah garis kemiskinan akibat harga pupuk yang mencekik, karut-marut distribusi pupuk bersubsidi, serta rusaknya infrastruktur irigasi. Selain itu, minimnya akses modal membuat para petani kerap terjebak utang.
“Ada adagium di lapangan: bank menolak, rentenir mengintai,” kata Sidkon.
Lebih lanjut PKB mengingatkan pemerintah bahwa menjamin ketahanan pangan adalah fardu kifayah. Mereka merekomendasikan skema dana bergulir berbasis koperasi dengan bunga mendekati 0% melalui Bank BJB, serta pengadaan fasilitas cool storage untuk menjaga stabilitas harga saat panen raya.
Dalam laporan tersebut, FPKB juga menyoroti hancurnya infrastruktur jalan di pedalaman Sukabumi, Cianjur, dan Majalengka yang membuat wilayah tersebut terisolasi. Sidkon mengistilahkan jalan rusak sebagai ‘kemiskinan yang bergerak’ karena melumpuhkan ekonomi dan mengancam keselamatan warga.
“Ini bukan nestapa abad pertengahan, ini terjadi di Jawa Barat, provinsi terbesar di Indonesia pada tahun 2026. Kami mendapat laporan petani harus memikul hasil panen karena truk tidak bisa masuk. Bahkan, ibu hamil harus bertaruh nyawa ditandu atau naik ojek untuk mencapai Puskesmas,” cetusnya.
Baca Juga:IBS Foundation Buka Santriversary: Dorong Kemandirian Pangan Pesantren
PKB mendesak alokasi dana khusus APBD untuk program padat karya infrastruktur desa tertinggal agar tidak ada lagi wilayah yang terisolasi pada akhir periode RPJMD 2025-2030.
Di sektor pendidikan, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB/SPMB) dinilai masih menjadi beban berat bagi keluarga miskin. Masalah zonasi yang tidak presisi serta minimnya jumlah SMA/SMK Negeri di kecamatan terpencil memicu tingginya angka putus sekolah.
PKB mendesak reformasi total tata kelola sistem penerimaan siswa serta percepatan pemutakhiran data DTKS. Langkah ini diperlukan agar program bantuan seperti KIP dan PIP tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. “Bantuan harus diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Bukan kepada mereka yang paling pandai memanipulasi data,” pungkas Sidkon. (*)
