RIAU,SINDOJABAR.COM – Gerakan Tanam Cabai 100 Ribu Batang mendapat dukungan dari Perhimpunan Insinyur Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI).
Dukungan itu diwujudkan dengan menyerahkan 100 ribu batang cabai kepada Pemerintah Propinsi Riau, Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Polda Riau, Lanud RSN, serta pihak lainnya, sebagai langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong peningkatan ekonomi petani berbasis lokal di Provinsi Riau.
Ketua Umum PISPI, Prof. Achmad Tjachja Nugraha menilai, gerakan tersebut bukan sekadar kegiatan penanaman cabai, tetapi dapat menjadi bagian dari gerakan ekonomi dan pembangunan ketahanan pangan berbasis kebutuhan lokal atau daerah.
“Gerakan Tanam cabai 100 ribu batang harus kita lihat bukan sekadar sebagai kegiatan menanam, tetapi sebagai gerakan ekonomi sekaligus gerakan ketahanan pangan. Target 100 ribu batang harus menjadi awal dari sistem produksi cabai yang terencana, terukur dan berkelanjutan di Riau,” kata Prof. Achmad.
Menurutnya, cabai merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat Riau. Karena itu, peningkatan produksi cabai di daerah perlu dilakukan dengan pendekatan yang terencana, mulai dari penyediaan benih berkualitas hingga pemasaran hasil produksi.
Prof. Achmad yang juga Guru Besar Prodi Agribisnis Fakuktas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengingatkan agar gerakan tersebut menjadi gerakan nasional.
Gerakan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat produksi pangan sekaligus membangun kemandirian pangan Riau dengan semangat “Tanam Hari Ini, Panen Masa Depan.”
“Yang paling penting adalah memastikan gerakan kecil berbasis daerah menjadi gerakan nasional. Mari kita manfaatkan sekecil apapun pekarangan rumah untuk menanam tanaman yabg dibutuhkan sehari hari seperti cabai, bawang daun, selada dan lainnya” sebutnya.
Ia juga menilai keberlanjutan program harus didukung dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam budidaya cabai. Terkait ilmu pengetahuan, maka keterlibatan generasi muda, pelajar, komunitas, dan perguruan tinggi adalah penting.
Terlebih jika dihubungkan dengan dunia usaha dan masyarakat untuk membangun ekosistem pertanian yang lebih terintegrasi, modern dan produktif.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Sebab ketahanan pangan tidak mungkin dibangun oleh satu pihak. Pemerintah, petani, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas dan masyarakat harus berkolaborasi.
“Mari para alumni insinyur pertanian dan sarjana pertanian untuk mengimplementasikan ilmu pertanian dengan mengajak masyarakat menanam tanaman mudah yang biasa dikonsumsi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur BUMD Pangan Provinsi Riau sekaligus Ketua BPW PISPI Provinsi Riau, Ade Putra Daulay, S.P., M.Si., menyambut positif Gerakan Tanam Cabai 100 Ribu Batang yabg digagas PISPI.
Ade menilai program tersebut dapat memperluas areal tanam sekaligus meningkatkan produksi cabai di Riau sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain.
“Gerakan Tanam Cabai 100 Ribu Batang merupakan langkah nyata untuk memperluas areal tanam sekaligus meningkatkan produksi cabai di Provinsi Riau. Kita ingin Riau semakin mampu memenuhi kebutuhan cabainya sendiri dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain,” ujar Ade.
Ia mengatakan program tersebut akan semakin memberikan manfaat apabila dilakukan secara berkelanjutan dan masif. Dukungan bibit dapat membantu petani mengurangi biaya produksi sekaligus memberikan ruang bagi peningkatan pendapatan petani.
“Program ini akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dilakukan secara berkelanjutan dan masif. Bukan hanya menambah produksi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui dukungan bibit, pendampingan budidaya, efisiensi biaya produksi, serta akses pasar,” katanya.
Ade menegaskan keberlanjutan gerakan membutuhkan keberpihakan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, BUMD, petani, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat harus mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya. (*)
