SindoJabar, Bandung – Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karyaguna, mengatakan posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat yang masih berada di peringkat ke-15 nasional, meski mencatat kenaikan tertinggi di Indonesia pada 2025.
Buky menilai capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, peningkatan IPM harus diikuti dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat dan merata.
“Walaupun itu memang pernah jadi pembicaraan, antara tingkat kepuasan publik Jawa Barat terhadap gubernur yang sangat tinggi dengan data BPS yang menyandingkan bahwa kelayakan hidup masyarakat Jawa Barat masih tertinggal dari beberapa provinsi, bahkan tidak masuk 10 besar,” kata Buky di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung belum lama ini.
Baca Juga:DPRD Jabar Tegaskan Belum Setujui Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda
Buky mengatakan, tren positif pada sejumlah indikator pembangunan belum cukup untuk mengangkat posisi Jawa Barat dalam pemeringkatan IPM nasional. Persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih serius.
“Misalnya angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun 0 koma sekian persen. Di antara provinsi lain sebetulnya penurunannya lebih tinggi, tetapi yang dicatat oleh BPS itu angka kumulatif,” ucapnya.
Karena itu, DPRD Jabar mendorong Pemprov Jawa Barat untuk menyeimbangkan prioritas pembangunan. Pembangunan infrastruktur, kata Buky, perlu dibarengi dengan penguatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
“Bagaimanapun itu harus menjadi catatan dan perhatian. Angka pengangguran dan kemiskinan masih relatif tinggi. Ini yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pak Gubernur supaya mulai memprioritaskan program-program di sektor penyeimbang antara pembangunan infrastruktur dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, BPS Jawa Barat mencatat IPM Jawa Barat pada 2025 mencapai 75,90 atau meningkat 0,98 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional.
Baca Juga:Gubernur Dedi Mulyadi Tekankan Nilai Rasa dalam Peradaban Sunda
Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati mengatakan, capaian tersebut menunjukkan percepatan pembangunan manusia yang signifikan meski secara peringkat Jawa Barat masih berada di posisi ke-15 dari 38 provinsi.
“Kalau kita melihat IPM secara level, Jawa Barat memang masih berada pada posisi ke-15 di antara 38 provinsi di Indonesia. Namun, kalau kita melihat perubahan dari tahun ke tahun, Jawa Barat justru menunjukkan akselerasi pembangunan manusia yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan secara momentum Jawa Barat sedang mengalami akselerasi yang sangat kuat,” ujar Margaretha.
Peningkatan IPM ditopang oleh membaiknya seluruh indikator utama, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga daya beli masyarakat. Umur Harapan Hidup meningkat dari 75,16 tahun menjadi 75,53 tahun. Harapan Lama Sekolah naik dari 12,80 tahun menjadi 13,02 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah bertambah dari 8,87 tahun menjadi 9,14 tahun.
Di sektor ekonomi, pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga naik sekitar Rp290 ribu, dari Rp12,16 juta menjadi Rp12,45 juta.
Meski demikian, DPRD menilai capaian tersebut belum cukup untuk membuat Jawa Barat berpuas diri. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat harus terus diiringi kebijakan yang mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara lebih signifikan. (*)
