SindoJabar, Bandung – Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Demokrat Jawa Barat berpeluang berlangsung singkat dan berakhir secara aklamasi.
Pasalnya, hingga tahapan verifikasi ditutup, hanya satu kandidat yang memenuhi syarat dan mendapat dukungan penuh dari seluruh pemilik suara.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan Musda digelar melalui mekanisme Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) karena adanya percepatan jadwal organisasi.
“Musyawarah Daerah ke-6 Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat melalui Musdalub karena ada percepatan, baru 4 tahun 4 bulan, semestinya di dalam AD/ART 5 tahun,” kata Herman saat menghadiri Musda VI Demokrat Jabar di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin (24/8/2026) malam.
Baca Juga: Demokrat Jabar Perkuat Kader dan Evaluasi Legislator Menuju Pemilu 2029
Meski dipercepat, Herman menegaskan proses pencalonan tetap dibuka secara demokratis dengan syarat dukungan minimal 20 persen. Hasil verifikasi kemudian menetapkan hanya satu nama yang mendapat dukungan dari 27 DPC Demokrat kabupaten/kota se-Jawa Barat serta satu organisasi sayap partai.
“Sampai terakhir kami menerima pencalonan dan terverifikasi hanya satu nama yang mencalonkan dan didukung oleh seluruh pemilik suara. Oleh karenanya, insya Allah mungkin lebih cepat Musyawarah Daerah ini karena hanya satu nama dan bisa ditetapkan secara aklamasi,” ujarnya.
Namun, penetapan Ketua DPD Demokrat Jawa Barat definitif tetap menjadi kewenangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Herman menyebut keputusan tersebut akan diambil setelah nama calon tunggal diusulkan kepada Ketua Umum.
Selain pemilihan ketua, Musda VI juga membahas laporan pertanggungjawaban, evaluasi perjalanan organisasi, serta penyusunan target dan program strategis Demokrat Jabar ke depan.
Baca Juga: Lewat Pendidikan Politik, Demokrat Jabar Matangkan Kesiapan Saksi Pemilu 2029
Herman menilai Jawa Barat memiliki posisi penting dalam peta kekuatan Demokrat nasional. Ia mengingatkan kesuksesan partai pada Pemilu 2009 saat Demokrat meraih 28 kursi di Jawa Barat.
Karena itu, ia meminta kader kembali memperkuat kedekatan dengan masyarakat.
“Masyarakat Jawa Barat itu masyarakat yang memilih dengan hati. Oleh karena itu para kader di Jawa Barat harus betul-betul dekat dengan rakyat, seperti Pak Gubernur, Pak Dedi Mulyadi dekat dengan rakyat. Tirulah Pak Dedi sehingga Demokrat ke depan bisa dicintai,” katanya.
Herman optimistis, keberhasilan Demokrat memenangkan Jawa Barat akan menjadi indikator penting bagi kekuatan partai secara nasional.
Baca Juga: Demokrat Jabar Gelar Aksi Langit Biru di 27 Lokasi
Jabar Jadi Kunci Kekuatan Demokrat Nasional
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menempatkan Jawa Barat sebagai salah satu wilayah paling strategis bagi partainya.
Menurut AHY, posisi Jawa Barat tidak hanya penting karena besarnya basis politik dan pemilih, tetapi juga karena kekuatan Demokrat di provinsi ini akan berpengaruh terhadap posisi partai secara nasional.
“Jawa Barat adalah salah satu jangkar utama Partai Demokrat,” kata AHY.
Baca Juga: Kekuatan Keluarga Jadi Pondasi Utama Pembangunan Masyarakat
Karena itu, Musda VI dinilai harus menjadi momentum untuk kembali merapatkan barisan. Perbedaan di internal partai, menurut AHY, tidak boleh berkembang menjadi persoalan yang justru melemahkan organisasi.
“Jangan menjadikan perbedaan internal sebagai alasan untuk memecah kekuatan partai,” ujarnya.
AHY menekankan konsolidasi harus dilakukan secara demokratis, rasional, dan bermartabat dengan mengutamakan kepentingan organisasi, bukan kepentingan individu.
Baca Juga: Duel Dua Kekuatan di Golkar Jabar, Musda 2026 Jadi Ajang Penentuan
Selain persoalan soliditas, Demokrat Jabar juga didorong memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan politik, pelatihan, dan peningkatan kapasitas kader.
“Partai harus menjadi partai modern yang tetap mengakar kepada masyarakat,” kata AHY.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan Demokrat Jabar tidak berhenti setelah kepemimpinan DPD periode 2026–2031 terbentuk. Konsolidasi organisasi dan peningkatan kapasitas kader menjadi bagian dari persiapan menghadapi kompetisi politik berikutnya.
Evaluasi Jadi Bekal Hadapi Pemilu 2029
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto, menegaskan pengalaman dan dinamika partai harus menjadi bahan evaluasi untuk menyusun strategi baru menghadapi Pemilu 2029.
Menurutnya, Demokrat Jabar perlu memperbaiki kekurangan, mempertahankan capaian positif, serta memperkuat soliditas internal. Perbedaan karakter dan pandangan politik merupakan hal wajar, namun tidak boleh memecah kader setelah keputusan Musda ditetapkan.
“Berbeda dalam satu gagasan, satu dalam perjuangan,” ujar Anton.
Jika kembali dipercaya memimpin periode 2026–2031, Anton berkomitmen membawa Demokrat Jabar memasuki babak baru dengan membangun kekuatan dan mengembalikan kepercayaan diri kader.
Baca Juga: DPD Bintang Muda Indonesia All-out Dukung Anton Pimpin Kembali Partai Demokrat Jabar
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap hubungan baik antara Pemprov Jabar dan Partai Demokrat terus terjaga. Ia menyebut Demokrat selama ini menjadi mitra dalam mengawal berbagai kebijakan dan pembangunan di Jawa Barat.
“Demokrat menjadi sahabat pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui representasi partai dan fraksinya bisa terus secara bersama-sama menyelesaikan seluruh konsepsi dan teknokrasi pembangunan yang ada di Jawa Barat,” kata Dedi. (dsp)
