SindoJabar, BANDUNG – Ratusan Mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) Bandung melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun berkuasa.
Mahasiswa menilai Prabowo-Gibran sama sekali belum menepati janji saat kampanye. Keadilan sosial yang mereka janjian, belum terwujud. Bahkan saat rakyat semakin sengsara akibat harga-harga kebutuhan bahan pokok mahal.
Bahkan rakyat semakin menderita karena pemerintahan Prabowo-Gibran membebani mereka dengan sejumlah pajak. Sementara, janji pemberantasan korupsi hanya omon-omon tanpa bukti.
Dalam pengelolaan lingkungan pun, Prabowo-Gibran menorehkan rapor buruk. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan beberapa daerah lain sampai saat ini belum teratasi. Yang menjadi korban bukan hanya masyarakat, tapi juga satwa dilindungi.
Kritik pedas tersebut disampaikan mahasiswa saat unjuk rasa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026).
Presiden Keluarga Mahasiswa Pasundan, Muamar Bashir mengatakan, massa mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama bertajuk ‘Panca Cipta’.
“Aksi ini menjadi wadah untuk menagih janji pemerintah terkait keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Muamar.
Panca Cipta
Muamar menyatakan, Panca Cipta adalah lima fokus utama perbaikan yang harus dilakukan Prabowo-Gibran. Antara lain, sektor ekonomi, pendidikan, penolakan represivitas aparat, evaluasi kebijakan, dan kabinet, serta pemerataan pembangunan.
Menteri Kajian Aksi Strategis Mahasiswa Pasundan Arya Rangga merinci poin-poin yang menjadi perhatian mendalam para mahasiswa. Di sektor ekonomi, massa menyoroti kondisi perekonomian nasional yang dinilai semakin memberatkan masyarakat.
“Per hari ini rupiah semakin melemah Rp18.000 per Dolar AS. Terus IHSG anjlok menjadi Rp4.000. Itu yang menjadi salah satu faktor konsen awal yang harus di selesaikan,” kata Arya.
Arya juga menyoroti transparansi APBN 2026 yang menunjukkan ketimpangan antara anggaran pendapatan dan belanja negara.
Di sektor pendidikan, mahasiswa menilai ada ketimpangan kebijakan. Pemerintah justru lebih memilih membuat program baru yang menghabiskan anggaran negara.
Seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Universitas Republik Indonesia daripada memaksimalkan fasilitas sekolah yang sudah ada.
“Kenapa tidak menyelaraskan atau memaksimalkan sekolah-sekolah yang sudah ada? Kenapa harus membuat kebijakan baru yang menguras anggaran negara,” ujar Arya.
Dalam unjuk rasa itu, mahasiswa juga mengecam represivitas aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi mahasiswa. Mereka mengkritik masuknya unsur militer ke ranah sipil dan lingkungan kampus yang memicu kekhawatiran kembalinya Dwifungsi ABRI.
Evaluasi Program MBG dan KDMP
Selain itu, mahasiswa mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap postur kabinet yang semakin membengkak. Mahasiswa menuntut pemerintah mengevaluasi MBG dan KDMP yang minim kerangka konseptual.
“Terkait dengan kabinet, bagaimana per hari ini kabinet makin hari makin gemuk. Evaluasi ini menyeluruh, baik program maupun kabinet,” ucap Arya.
Mengenai pembangunan, mahasiswa mendesak agar pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak hanya terpusat di wilayah Jawa, melainkan menyentuh daerah-daerah terluar secara adil.
Tak hanya isu nasional, massa aksi juga mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah timur Indonesia sebagai bencana nasional.
“Kita dari Bumi Pasundan menuntut pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Karena kita ketahui bersama, banyak korban jiwa di sana. Bahkan negara-negara tetangga erasakan dampaknya,” ujarnya.
Mahasiswa meminta DPRD Jawa Barat menggunakan fungsi pengawasannya untuk menyampaikan aspirasi tersebut dan memohon agar pemeri kuntah pusat mengalihkan fokus anggaran demi menanggulangi bencana Karhutla.
“Kami berharap sangat bahwa tuntutan kita ini bisa di terima. DPRD sebagai badan legislatif harus bisa menekan pemerintah untuk menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar semua anggaran fokus untuk mengatasi karhutla,” tegas Arya.
