BANDUNG,SINDOJABAR.COM – Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden (KSP), Prof. Achmad Tjahja Nugraha, menegaskan sesuai Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya kebutuhan dasar.
Menurut Achmad yang mewakili Kepala KSP Jend Listyio Sigit Prabowo, Sekolah Rakyat tidak sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan.
Tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik.
“Ekonomi orang tua tidak boleh membatasi masa depan anak dalam mendapatkan hak pendidikan,” ujarnya kepada wartawan di sela kegiatan di Sekolah Rakyat Cicendo, Bandung, Sabtu (17/10/2026).
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan gratis berasrama yang mencakup jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA). Pemerintah juga memenuhi kebutuhan dasar siswa, mulai dari tempat tinggal, makan, hingga seragam.
Dengan sistem berasrama, peserta didik diharapkan mendapatkan dukungan pendidikan dan pengasuhan yang lebih menyeluruh.
Selain kemampuan akademik, program ini juga diarahkan untuk membangun karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan siswa.
“Tujuan utamanya bapak Presiden adalah memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga miskin harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, mengembangkan kemampuan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya di masa depan,” kata Achmad.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yakni penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan data Kementerian Sosial per 7 Oktober 2026, sekitar 44.000 siswa telah mengikuti pendidikan di 182 Sekolah Rakyat pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Di Jawa Barat, sebanyak 24 titik Sekolah Rakyat telah diperbolehkan beroperasi, termasuk di wilayah Bandung.
Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 500 Sekolah Rakyat pada 2029, dengan kapasitas sasaran 1.000 siswa per sekolah atau total 500.000 siswa. Target tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian pada 12 Januari 2026.
Achmad mengatakan, perluasan program harus dibarengi kesiapan operasional agar seluruh sekolah dapat memberikan pelayanan pendidikan secara optimal. Ketersediaan bangunan saja tidak cukup tanpa dukungan guru, pengasuh, layanan kesehatan, fasilitas asrama, dan pembiayaan operasional yang memadai.
“Jangan sampai kita hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Yang paling penting adalah ketika sekolah mulai beroperasi, seluruh kebutuhan siswa sudah terpenuhi dan proses pendidikannya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dalam pengawalan pelaksanaan program, KSP sesuai arahan Kepala KSP Jend Listyo Sigit Prabowo memetakan kesiapan 93 lokasi Sekolah Rakyat.
Hasil pemetaan menunjukkan 19 lokasi atau 20,4 persen dinilai yakin siap, 63 lokasi atau 67,7 persen berada dalam kategori berisiko, dan 11 lokasi atau 11,8 persen belum siap.
Dengan demikian, sebanyak 74 lokasi masih memerlukan pengendalian dan tindak lanjut untuk memastikan kesiapan operasional.
Sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi pemenuhan guru dan pengasuh, validasi peserta didik berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kesiapan asrama dan layanan kesehatan, utilitas, serta dukungan pemerintah daerah.
Menurut Achmad, ketepatan sasaran juga menjadi faktor penting agar program benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan. Proses seleksi peserta didik harus mengacu pada data yang digunakan pemerintah sehingga bantuan pendidikan dapat diterima kelompok masyarakat yang menjadi prioritas.
Ia menilai, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang dibangun atau banyaknya siswa yang diterima. Pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan pendidikan, peningkatan kompetensi, pembentukan karakter, serta peluang siswa melanjutkan pendidikan dan memasuki kehidupan produktif.
“Keberhasilan Sekolah Rakyat harus terlihat dari perubahan nyata dalam kehidupan anak-anak dan keluarganya. Mereka harus memiliki kesempatan untuk berkembang, meraih masa depan yang lebih baik, dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” kata Achmad.
KSP berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat terus diperkuat melalui koordinasi lintas instansi, pengawasan berkala, dan peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, program tersebut dapat menjadi bagian penting dari upaya pemerataan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. (*)
