SindoJabar.Com – Massa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda dan Mahasiswa menggeruduk kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa di sapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Lembur Pakuan Subang, Kamis, (19/2/2026).
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan kemarahan publik terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat seperti menemukan momentum.
Ini adalah ledakan akumulasi kekecewaan yang tak pernah mendapat jawaban.
Saat aksi, massa LSM Pemuda dan Mahasiswa mendapat pengadangan dan penolakan dari sekelompok orang yang di duga simpatisan KDM.
Situasi di Lembur Pakuan sempat memanas. Aparat keamanan baik kepolisian maupun Satpol PP berjaga. Warga sekitar turun mengadang massa LSM.
Koordinator aksi Andri Hidayat SH mengatakan, pengadangan oleh kelompok simpatisan tersebut sebagai bentuk nyata perlawanan terhadap suara kritik.
“Pengadangan itu bukan sekadar soal aksi dan reaksi, melainkan tentang penggunaan kekuasaan untuk membendung kritik,” kata Andri Hidayat.
Jalan Baru Cepat Rusak
Andri mengungkapkan, substansi tuntutan LSM Pemuda dan Mahasiswa menyoroti dugaan kegagalan konstruksi sejumlah proyek jalan provinsi yang baru selesai namun sudah rusak.
“Umur jalan jauh dari rencana. Ini patut di duga tidak sesuai spesifikasi teknis dan mengindikasikan cacat konstruksi,” ujar Andri dalam orasinya.
Dalam aksi itu, mencuat isu sensitif terkait dugaan broker atau “mafia proyek” di sejumlah OPD. Massa menyebut broker proyek itu bernisial DK, HU, dan HD.
Tuduhan ini bukan isu receh, tetapi menyentuh inti tata kelola anggaran dan integritas pemerintahan.
Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa aksi-aksi sebelumnya di Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, hingga di Gedung Sate tak pernah mendapat respons memadai?
Jika kanal resmi tak berfungsi, wajar bila LSM Pemuda dan Mahasiswa mencari cara lain untuk di dengar. Aksi di Lembur Pakuan sebagai langkah terakhir setelah pintu-pintu birokrasi di anggap tertutup rapat.
Ironisnya, di tengah citra kepemimpinan KDM yang kerap menampilkan narasi keterbukaan dan kedekatan dengan rakyat, justru terkesan alergi terhadap kritik yang menyentuh persoalan anggaran dan proyek.
Tak Cukup lewat Medsos
Keterbukaan tidak cukup lewat konten media sosial (medsos) atau retorika pengawasan. Tetapi harus di uji ketika kritik datang, data yang transparan, dan audit independen harus di lakukan.
Jika tudingan soal cacat konstruksi dan dugaan permainan proyek di biarkan menggantung tanpa klarifikasi terbuka dan investigasi menyeluruh, krisis kepercayaan publik akan membesar.
Pemprov Jabar tidak bisa sekadar menenangkan situasi dengan pengamanan dan mengadang massa. Substansi persoalan harus di jawab.
Demokrasi bukan soal seberapa rapi pagar di jaga, tetapi seberapa berani kekuasaan membuka diri terhadap koreksi.
Kini publik menunggu audit independen, evaluasi komprehensif, serta menindak tegas jika di temukan pelanggaran.
Diam bukan solusi, menghindar bukan jawaban. Jika benar tak ada yang di sembunyikan, transparansi adalah jalan satu-satunya untuk mematahkan tudingan.
Jika tidak, bara kritik di Lembur Pakuan hanya tinggal menunggu waktu untuk menyala lebih besar.
Gubernur Jawa Barat dan Pemprov Jawa Barat belum memberikan tanggapan atas aksi LSM Pemuda dan Mahasiswa.
Biasanya KDM akan memberikan tanggapan melalui konten medsos saat di dalam mobil atau sedang berjalan kaki di sawah.
Padahal sebagai pejabat publik seharusnya KDM melakukan tanggapan secara resmi, melalui konferensi pers dan audiensi.
