PTPN 1 Regional 2 Tegaskan HGU Habis Bukan Berarti Lahan Bebas Dikuasai dan Diklaim Sepihak

BANDUNG,SINDOJABAR.COM – Kehadiran UU Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA) masih menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat.

Pasalnya ada pandangan yang keliru di lapangan ketika lahan perkebunan milik negara bisa dikuasai oleh masyarakat setelah masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) telah habis.

“HGU yang habis tidak berarti lahan perkebunan bebas dikuasai oleh masyarakat atau pihak lain. Pemahaman ini yang perlu disampaikan dan disosialisasikan ke masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi,” terang Region Head PTPN 1 Regional 2, Desmanto kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya ketika lahan PTPN akan habis HGU-nya, biasanya kembali akan mengajukan perpanjangan. Sesuai aturan perundangan biasanya perpanjangan diajukan dua tahun sebelum masa waktu HGU habis.

Ketika HGU terbit maka, PTPN punya hak prioritas atas tanah negara tersebut dalam pengelolaannya. Sehingga tidak bisa diklaim atau diambil alih secara sepihak oleh pihak lain yang mengatas namakan lembaga ataupun masyarakat.

Adapun ketika misalnya lahan PTPN yang HGU-nya habis dan akan ditetapkan tidak dikelola lagi maka harus dihapusbukukan serta dilaporkan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Sehingga tidak jadi temuan dalam audit yang dilakukan kemudian hari, sebab telah dikeluarkan dari aset yang dikelola PTPN.

“Selama ini belum ada laporan bahwa tanah HGU PTPN itu telah dihapusbukukan,” tuturnya.

Disisi lain akibat dari perusakan tanaman dan penyerobotan lahan PTPN ini berdampak kepada pendapatan buruh pemetik teh dan  karyawan menjadi berkurang.

Lahan dan tanaman yang rusak membuat mereka menjadi kehilangan atau mengurangi sumber pendapatan yang selama ini menjadi mata pencaharian mereka.

Akibat perusakan tanaman dan penyerobotan lahan perkebunan negara juga berdampak pada fungsi ekologis. Contohnya banjir dan longsor banyak terjadi akibat dari dibabatnya tanaman perkebunan.

Seperti banjir di Kecamatan Pangalengan pada bulan November 2025. Serta yang terbaru banjir lumpur di Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Rabu (18/11/2026).

Ia mencontohkan, tanaman teh memiliki karakteristik yang akarnya kuat karena menyebar di dalam tanah. Itu yang membuat tanaman ini bisa kuat menahan air sehingga bisa meminimalisasi bencana alam dibandingkan tanaman komoditas sayuran.

“Itu sebabnya kalau hujan airnya bisa ketahan, beda dengan di lahan yang telah dibabat tanaman teh nya pasti airnya tidak akan tertahan sehingga bisa menyebabkan banjir lumpur,” jelasnya.

Sementara itu menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua Aliansi Petani Pangalengan/Serikat Petani Pasundan Nenden Heni yang menyatakan bahwa di lahan PTPN Blok Cinyiruan, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan yang didirikan bangunan “madrasah”  tanpa izin, karena dinilai HGU-nya habis sejak tahun 2022 .

Wawan Purnawarman bagian hukum PTPN Regional 2 menjelaskan , selama kondisi di lapangan masih ada proses gugatan hukum perdata atau lahan belum Clean and Clear maka proses penerbitan kembali HGU untuk PTPN belum bisa ditetapkan oleh BPN.

Selain itu, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik horisontal di lapangan yang terus berlanjut. Padahal PTPN tetap harus membayar pajak lahan yang HGU-nya masih aktif dan sedang dalam proses perpanjangan, ataupun lahan yang HGU-nya habis dan masih bersengketa di pengadilan.

“Adanya perusakan tanaman di kebun malabar Pangalengan kemarin juga seperti mengesankan belum clean and clear-nya kondisi di lapangan, padahal itu modus mereka supaya BPN menilai bahwa lahan tersebut masih bersengketa sehingga bisa menghalangi lagi untuk penerbitan SK dan sertifikat HGU,” ucapnya. (*)