Sindojabar.com – DPRD Jawa Barat berencana membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai perlindungan keluarga dari perilaku seksual menyimpang atau LGBT hingga dampak negatif era digital.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah mengatakan Raperda tersebut akan menjadi usulan atau prakarsa DPRD Jabar, khususnya dari Komisi V DPRD Jabar. Rencananya Raperda tersebut akan masuk Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
“Pembuatan Raperda mengenai perlindungan keluarga dari perilaku seksual menyimpang atau LGBT hingga dampak negatif era digital ini sebagai tindak lanjut dari hasil audiensi dengan Penggiat Keluarga (Giga) Indonesia yang mendesak dibentuknya aturan tersebut karena resah akan kondisi sosial saat ini,” kata Siti Muntamah dikutip, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga:Bapemperda DPRD Jabar Terus Perkuat Penyusunan Raperda Tata Kelola Lingkungan
Pembentukan Raperda mengenai perlindungan keluarga dari perilaku seksual menyimpang atau LGBT serta dampak negatif era digital dinilai sangat penting bukan saja dilatarbelakangi dengan kondisi sosial saat ini, juga dilatarbelakangi oleh kabupaten dan kota sudah mempunyai lebih dulu aturan tersebut.
Sehingga memang perlu dan sudah sangat mendesak. Diharapkan dengan adanya Ranperda tersebut bisa menjawab persoalan soal perilaku seksual menyimpang dampak negatif era digital saat ini.
Sebelumnya, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menerima audiensi dari Giga Indonesia. Audiensi terkait desakan pembentukan Raperda mengenai perlindungan keluarga dari bencana sosial orientasi dan perilaku seksual menyimpang atau LGBT serta dampak negatif era digital.
Siti Muntamah menjelaskan, dilatarbelakangi oleh banyaknya LGBT di Jawa Barat, bahkan menjadi provinsi terbanyak se-Indonesia, belum lagi kasus-kasus yang berkaitan dengan penyimpangan seksual lainnya, dampaknya, khususnya keluarga dan anak-anak.
Baca Juga:Jabar Perkuat Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Perlindungan Perempuan dan Anak
Giga Indonesia menyampaikan keresahannya dan mengusulkan agar secepatnya dibentuk Ranperda yang bisa memberikan perlindungan kepada keluarga hingga anak-anak dari perilaku seksual menyimpang dan dampak negatif era digital.
“Mereka (Giga Indonesia) menyampaikan usulannya agar secepatnya dibentuk Ranperda yang dapat memberikan perlindungan kepada keluarga. khususnya upaya preventif dari penyimpangan seksual,” jelasnya.
Untuk mendukung audiensi tersebut, Komisi V DPRD Jawa Barat menghadirkan OPD-OPD terkait mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (DP3AKB).
Sementara itu dalam paparannya, Ketua Giga Indonesia, Euis Sunarti mengkritisi Jawa Barat berada di peringkat pertama dengan sekitar 302 ribu orang tercatat sebagai LGBT. Data KPA Jabar juga mencatat lonjakan drastis kasus HIV dalam tiga tahun terakhir. Jika sebelumnya penambahan kasus tahunan relatif stabil berkisar 5.000 kasus. Sejak 2022 grafik meningkat tajam.
Tahun 2022 tercatat 8.620 kasus baru, 9.710 kasus pada 2023 dan melonjak menjadi 10.405 kasus di akhir 2024. Artinya, kenaikan temuan kasus baru mencapai 100 persen dibanding periode sebelumnya. (*)
