sindojabar.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat terus mematangkan penyusunan regulasi strategis melalui kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (26/3/2026).
Kunjungan ini difokuskan pada sinkronisasi kebijakan tata kelola sampah dan optimalisasi fungsi legislasi daerah.
Baca Juga:Jabar Tertinggi Aduan Scam, DPRD Dorong Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan hingga Regulasi
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat ini menjadi ruang diskusi intensif mengenai praktik baik pengelolaan sampah. Mengingat karakteristik wilayah KBB yang memiliki tantangan lingkungan yang unik sebagai daerah penyangga dan kawasan wisata.
Ketua Bapemperda DPRD Jawa Barat, Sugianto Nangolah menekankan, kunjungan ini merupakan langkah krusial agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang digodok memiliki landasan empiris yang kuat.
”Kami ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir di tingkat provinsi selaras dengan kebutuhan di tingkat kabupaten/kota. Kolaborasi dengan DPRD KBB ini sangat penting untuk memotret tantangan nyata di lapangan, terutama dalam hal pengelolaan sampah berbasis komunitas dan perlindungan lingkungan hidup,” ujar Sugianto.
Baca Juga:Pansus XI DPRD Jabar Dorong Pajak Air Permukaan Berkontribusi Untuk PAD
Pihaknya, lanjut Sugianto, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem pengolahan sampah mandiri. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi bahan pengayaan materi dalam penyempurnaan Raperda guna menciptakan sistem pembentukan peraturan daerah yang lebih berkualitas, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan lingkungan masa kini.
Dengan adanya sinergi antar-lembaga legislatif ini, diharapkan tercipta regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat Jawa Barat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Baca Juga:Pemkot Bandung Gandeng Kejaksaan dan KPK untuk Bongkar Teras Cihampelas
“Tentunya kami berharap akan terwujud regulasi yang komprehensif bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” tutupnya. (*)
