SindoJabar, BANDUNG – Keandalan pasokan listrik dinilai menjadi bagian penting dari infrastruktur publik yang mendukung kegiatan usaha sekaligus kesiapan investasi di suatu daerah.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono mengatakan dunia usaha tidak hanya membutuhkan ketersediaan listrik, tetapi juga pasokan yang stabil, berkualitas dan dapat diprediksi.
“Dunia usaha membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan listrik. Pelaku usaha membutuhkan pasokan yang stabil, berkualitas, dan dapat diprediksi agar kegiatan operasional dan pengembangan bisnis dapat berjalan dengan baik,” kata Kristian.
Menurutnya, listrik kini menjadi kebutuhan mendasar bagi berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari industri, UMKM, pertanian, perikanan hingga sektor berbasis teknologi. Karena itu, kebijakan ketenagalistrikan berkaitan erat dengan produktivitas, pengembangan usaha dan kemampuan daerah menciptakan kegiatan ekonomi baru.
“Keandalan listrik harus dilihat sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi dan daya saing daerah,” ujarnya.
Kristian menjelaskan kebutuhan energi setiap wilayah juga mengikuti karakter ekonominya. Kawasan industri membutuhkan listrik untuk proses produksi, sektor pertanian untuk irigasi dan pengolahan hasil, sedangkan sektor perikanan membutuhkan pasokan energi untuk fasilitas cold storage.
Perkembangan ekonomi digital turut meningkatkan kebutuhan listrik, termasuk untuk fasilitas teknologi dan pusat data. Karena itu, keterhubungan antara sumber listrik dengan pusat kebutuhan menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan.
“Pembangunan transmisi menjadi sangat strategis. RUPTL terbaru menempatkan pembangunan jaringan transmisi dan interkoneksi sebagai bagian penting untuk menghubungkan sumber listrik dengan pusat kebutuhan,” kata Kristian.
Di Jawa Barat, kebutuhan pelanggan dengan daya besar menjadi salah satu gambaran perkembangan aktivitas industri. PLN UID Jawa Barat, misalnya, menyuplai listrik sebesar 250 MVA kepada IKPP Karawang untuk mendukung ekspansi perusahaan.
Kristian menilai keberhasilan kebijakan kelistrikan tidak cukup dilihat dari jumlah kapasitas listrik yang tersedia, tetapi juga dari dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat.
“Keberhasilan kebijakan kelistrikan tidak hanya diukur dari berapa banyak listrik yang tersedia, tetapi dari berapa banyak kesempatan ekonomi baru yang dapat tercipta dan seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menilai diperlukan sinergi antara PLN, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha.
“Yang paling penting adalah menciptakan satu basis perencanaan yang dapat dipercaya,” tuturnya.
Menurut Kristian, keterhubungan perencanaan tersebut dapat membantu menyelaraskan pembangunan infrastruktur kelistrikan dengan perkembangan kegiatan ekonomi, sehingga listrik dapat mendukung industri, investasi, UMKM, tenaga kerja dan potensi ekonomi daerah.*
