SindoJabar, BANDUNG – Perkembangan teknologi yang kian pesat, mulai dari kecerdasan buatan (AI), robotika, hingga keamanan siber, menuntut perguruan tinggi untuk terus beradaptasi melalui pengembangan program studi baru yang relevan dan berkualitas.
Karena itu, penataan program studi tidak semestinya menjadi pembatas lahirnya disiplin ilmu baru, melainkan harus membuka ruang bagi inovasi pendidikan tinggi agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masa depan.
Ketua Pengurus Yayasan Edukasi Siber Indonesia (YESI) Julia Rezeki, menilai pengembangan keilmuan baru tetap diperlukan selama memiliki dasar akademik dan mampu menjawab kebutuhan kompetensi yang nyata.
Baca Juga: Ancaman Siber Meningkat, Luhut Dorong Penguatan Talenta Keamanan Siber di Indonesia
Menurutnya, penambahan program studi seharusnya tidak hanya didasarkan pada tren, tetapi ditopang profil lulusan, kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, serta prospek penerapannya.
“Penataan program studi bukan penolakan terhadap inovasi keilmuan. Bidang keilmuan baru yang berkembang secara nyata tetap membutuhkan ruang untuk dikaji dan dikembangkan. Termasuk di dalamnya kecerdasan buatan, robotika, rekayasa keamanan siber, serta sistem siber fisik,” kata Julia di Bandung, Jumat, (9/10/2026).
Kebutuhan terhadap bidang baru tersebut muncul karena perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat dibandingkan kesiapan sistem pendidikan dalam meresponsnya. Perguruan tinggi perlu menyesuaikan pembelajaran dan penelitian agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perubahan teknologi sekaligus kebutuhan masyarakat.
“Perkembangan teknologi tidak menunggu kesiapan sistem pendidikan. Kecerdasan buatan, robotika, otomatisasi, keamanan siber, dan sistem komputasi yang terhubung dengan perangkat fisik terus berkembang. Perguruan tinggi harus merespons perkembangan tersebut melalui pembelajaran, penelitian, dan pengembangan kompetensi yang relevan,” terangnya.
Baca Juga: Proyek Pusat Data AI 640 MW di Kawasan Jatiluhur Disetop Sementara
Namun, ruang bagi keilmuan baru tetap perlu disertai ukuran kelayakan yang jelas agar penataan program studi tidak berubah menjadi sekadar pergantian nomenklatur. Menurut Julia, program baru harus memiliki kemampuan nyata dalam membangun kompetensi lulusan melalui dukungan akademik dan sumber daya yang memadai.
“Karena itu, kebutuhan nasional terhadap kecerdasan buatan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan persyaratan pendirian perguruan tinggi ataupun pembukaan program studi. Sebaliknya, persyaratan tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa program studi yang dibuka benar-benar memiliki kemampuan menghasilkan pendidikan bermutu,” jelas Julia.
Prinsip tersebut menjadi salah satu dasar YESI dalam menyiapkan Politeknik Siber Indonesia (PSI), yang dirancang dengan pendekatan pendidikan vokasi terintegrasi pada bidang kecerdasan buatan dan robotika, sistem siber fisik, serta rekayasa keamanan siber. Rencana kampus tersebut berlokasi di Jl. Babakan Sari No.68, Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.
“Bagi YESI, arah kebijakan tersebut sekaligus memperkuat alasan untuk mempersiapkan Politeknik Siber Indonesia dengan pendekatan pendidikan vokasi yang terintegrasi antara kecerdasan buatan, robotika, sistem siber fisik, dan keamanan siber,” ucap Julia.
Baca Juga: Pegadaian Jabar Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan OTP dan APK Palsu
Ketiga bidang tersebut dirancang memiliki keterkaitan sehingga pengembangannya dapat dilakukan melalui dukungan fasilitas dan kegiatan akademik yang saling terhubung. Model tersebut membuka peluang penggunaan laboratorium bersama, proyek lintas disiplin, serta penelitian terapan tanpa harus memisahkan setiap bidang ke dalam ekosistem yang berjalan sendiri-sendiri.
“Secara akademik, ketiga bidang ini mempunyai keterkaitan yang dapat mendukung penggunaan bersama laboratorium, pengembangan proyek lintas disiplin, dan penelitian terapan,” terangnya.
Menurut YESI, pembedaan antara program studi yang sekadar menambah nomenklatur dengan bidang baru yang memiliki kebutuhan akademik menjadi penting dalam kebijakan penataan pendidikan tinggi. Konsolidasi program yang serumpun dapat dilakukan ketika relevan, sementara bidang baru tetap dapat dikembangkan apabila memiliki dasar dan kelayakan yang dapat dibuktikan.
“Karena itu, penataan program studi idealnya tidak dipahami sebagai pilihan antara memperbanyak atau mengurangi jumlah program studi semata. Yang diperlukan ialah tata kelola yang memungkinkan program studi tidak relevan dievaluasi, program studi serumpun dikonsolidasikan apabila tepat, dan bidang keilmuan baru dikembangkan apabila memiliki kelayakan yang dapat dibuktikan,” kata Julia.
Baca Juga: Telkomsel Anugerahi Guru Terbaik Program Terpujilah GURU 2026
Pendekatan tersebut juga menempatkan kualitas sebagai pertimbangan utama ketika perguruan tinggi membuka bidang keilmuan baru, termasuk dalam pendidikan AI. Penguasaan teknologi tidak cukup dibangun melalui penggunaan perangkat lunak, tetapi membutuhkan fondasi keilmuan, tenaga pengajar kompeten, fasilitas pembelajaran, praktik, serta pengukuran kemampuan mahasiswa yang jelas.
“Kualitas program studi kecerdasan buatan tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan perangkat lunak atau penggunaan aplikasi AI oleh mahasiswa. Program studi harus mampu membangun penguasaan keilmuan yang mendasari teknologi tersebut, termasuk matematika, algoritma, pemrograman, data, pembelajaran mesin, keamanan sistem, dan etika pemanfaatan teknologi,” tegasnya.
Politeknik Siber Indonesia sendiri masih berada dalam tahap persiapan pendirian dan belum dinyatakan sebagai perguruan tinggi yang telah memperoleh izin operasional. Bagi YESI, proses penilaian pemerintah menjadi bagian penting agar bidang keilmuan baru yang dikembangkan memiliki kualitas serta keberlanjutan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Politeknik Siber Indonesia saat ini masih berada dalam tahap persiapan pendirian dan belum dinyatakan sebagai perguruan tinggi yang telah memperoleh izin operasional. Namun YESI memandang proses penilaian pemerintah sebagai bagian penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang kelak diselenggarakan memiliki kualitas dan keberlanjutan yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Julia.
Baca Juga: Keren! Produk Nabati Buatan Majalengka Tembus Pasar Timur Tengah hingga Afrika
Dengan demikian, penataan program studi dapat berjalan beriringan dengan perkembangan keilmuan baru selama setiap pembukaan bidang pendidikan didasarkan pada kebutuhan dan kelayakan yang terukur.
Bagi YESI, tantangan pendidikan tinggi bukan memilih antara menambah atau mengurangi program studi, melainkan memastikan setiap bidang yang dikembangkan benar-benar menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan teknologi.
“Indonesia tidak membutuhkan sekadar lebih banyak program studi. Indonesia membutuhkan program studi yang tepat, bermutu, relevan, dan mampu menghasilkan manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Kecerdasan buatan harus menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemandirian bangsa, bukan sekadar istilah baru dalam nomenklatur perguruan tinggi,” pungkas Julia. (*)
