SindoJabar, Karawang – DPRD Jawa Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) XXI DPRD mendorong kesadaran dan semangat tinggi dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah mandiri.
Terlebih bagi kelompok masyarakat yang telah berinisiatif mengelola sampah rumah tangga, khususnya pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot.
Baca Juga:Saeful Bachri Dorong Generasi Muda Berkarakter Lewat Pramuka
Ketua Pansus, Tom Maskun menjelaskan, kontribusi pengolahan sampah mandiri ini secara data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih berada di angka sekitar 0,5 persen dari total volume sampah di Kabupaten Karawang. Tetapi langkah ini menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang dalam hal ini sejalan dengan pembentukan kebijakan tentang pengelolaan sampah.
“Paling tidak kita sudah bisa menangkap kesadaran dan semangat masyarakat bagaimana mengolah sampah berbasis rumah tangga, khususnya sampah organik untuk budidaya maggot. Maggot ini bukan sekadar budidaya, tapi niat utamanya adalah memutus mata rantai sampah agar selesai di sumbernya,” ujar Tom Maskun usai melakukan kunjungan kerja ke Greenday Maggot BSF Farm di Kabupaten Karawang, Selasa (20/10/2026).
Lebih lanjut, Tom menegaskan bahwa budidaya maggot tidak hanya berfungsi untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan produk turunan bernilai ekonomis seperti pakan ternak/ikan serta Pupuk Organik Cair (POC).
Baca Juga:Bangun Kesadaran Politik Generasi Muda, Ratnawati Ajak Pelajar Cirebon Pahami Demokrasi
Kendati demikian, dirinya menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi komunitas saat ini. Minimnya permodalan dari pemerintah serta hambatan terkait perizinan dan legalitas produk untuk pemasaran yang lebih luas.
Oleh karena itu, Pansus XXI saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk memberikan payung hukum yang kuat. Ranperda tersebut berfokus pada empat poin utama yaitu harmonisasi regulasi, kejelasan kewenangan, legalitas komunitas, serta dukungan pemerintah.
Melalui Raperda ini, tambah Tom, DPRD Jabar berharap fungsi pemerintah provinsi dapat lebih optimal dalam memberdayakan masyarakat, membangun edukasi lingkungan, serta menjadikan pengelolaan sampah dari sumbernya sebagai gerakan bersama untuk mengurangi beban volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Baca Juga:Tanamkan Nilai Demokrasi Sejak Dini, Ratnawati Dorong Pelajar Cirebon Lebih Aktif dan Kritis
“Dengan dibentuknya ranperda ini diharapkan kontribusi masyarakat lebih masif sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Apalagi ada peraturan yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar,” pungkasnya. (*)
