SindoJabar, BANDUNG – Kepemimpinan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, mendapat penguatan dari sisi hukum. Hal ini menyusul dua putusan pengadilan berbeda yang menyatakan gugatan terhadap kepengurusan Kadin Jabar tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Dua putusan tersebut masing-masing dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melalui Perkara Nomor 1356/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel dan PN Bandung melalui Perkara Nomor 50/Pdt.G/2026/PN.Bdg.
Menanggapi putusan tersebut, Almer menyampaikan rasa syukur sekaligus mengajak seluruh elemen organisasi untuk mengedepankan kedewasaan dan persatuan.
Pernyataan itu disampaikan Almer di Kantor Kadin Jawa Barat, Senin (9/11/2026).
“Puji syukur, proses hukum yang telah berjalan di pengadilan terkait Kadin Jawa Barat telah memperoleh putusan. Majelis hakim telah memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Kami menghormati sepenuhnya putusan pengadilan sebagai bagian dari proses hukum dan upaya mencari keadilan,” ujar Almer.
Meski memperoleh hasil positif dalam dua perkara tersebut, Almer menegaskan bahwa putusan pengadilan bukan alasan untuk merayakan kekalahan pihak lain ataupun memunculkan euforia berlebihan.
Menurutnya, dinamika organisasi yang telah berlangsung harus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan menjaga soliditas Kadin Jawa Barat.
Ia juga menegaskan, pintu komunikasi dan rekonsiliasi tetap terbuka bagi seluruh pihak yang memiliki perbedaan pandangan.
“Perbedaan pandangan dan dinamika dalam organisasi adalah hal yang wajar. Kami tetap membuka ruang komunikasi, silaturahmi, dan rekonsiliasi bagi seluruh pihak. Tidak ada pihak yang perlu ditinggalkan, tidak ada perselisihan yang harus terus dipelihara,” tegasnya.
Almer mengajak seluruh jajaran Kadin Jabar untuk kembali merapatkan barisan dan mengarahkan energi organisasi pada kepentingan anggota serta kemajuan dunia usaha di Jawa Barat.
Baginya, keberadaan Kadin harus memberikan manfaat nyata bagi para pengusaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Saatnya kita kembali bersatu, saling merangkul, dan membangun Kadin Jawa Barat yang lebih solid, kuat, bermartabat, serta bermanfaat bagi seluruh anggota dan dunia usaha,” ucap Almer.
Ia menambahkan, esensi perjuangan organisasi bukan terletak pada siapa yang menang atau kalah dalam perselisihan, melainkan pada kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Karena pada akhirnya, yang harus kita menangkan bukanlah perselisihan antarsesama, melainkan kemajuan Kadin dan kejayaan dunia usaha Jawa Barat. Bersatu, bergerak, dan maju bersama,” pungkasnya.
Dengan adanya dua putusan pengadilan tersebut, Kadin Jawa Barat diharapkan dapat semakin fokus menjalankan program strategis organisasi, membina pelaku usaha, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan peran sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.*
