SindoJabar, BANDUNG – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung menyiapkan asesmen terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang menempati bangunan liar atau gubuk di kawasan Taman Tegalega.
Penghuni yang diketahui berasal dari luar Kota Bandung akan dipulangkan ke daerah asal setelah melalui proses pendataan dan pemeriksaan kondisi sosial.
Baca Juga:Jelang Ramadan, Dinsos Kota Bandung Amankan Puluhan PPKS dari Jalanan
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung, Irvan Alamsyah mengatakan, penanganan akan diawali dengan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Setelah itu, Dinsos melakukan asesmen untuk mengetahui identitas, asal daerah, serta kondisi masing-masing penghuni.
“Penertiban harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan melakukan asesmen. Kami akan melihat apakah mereka merupakan warga Kota Bandung atau berasal dari luar daerah,” kata Irvan Jumat (20/11/2026).
Irvan menjelaskan, hasil asesmen akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan. Jika penghuni bangunan liar diketahui berasal dari luar Kota Bandung, Dinsos berencana memfasilitasi pemulangan mereka ke daerah asal masing-masing.
Sementara itu, PPKS yang merupakan warga Kota Bandung dan tidak memiliki tempat tinggal akan mendapatkan penanganan lanjutan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah merujuk mereka ke panti sosial untuk memperoleh rehabilitasi sesuai kondisi dan kebutuhan.
Baca Juga:Polusi Udara Bandung Jadi Sorotan, Farhan Asesmen Siswa dan Warga Rentan
“Kalau memang warga Kota Bandung dan tidak punya tempat tinggal, paling nanti kami rujuk ke panti untuk mendapatkan rehabilitasi lanjutan,” katanya.
Irvan menyebut, penanganan awal di Dinsos berlangsung paling lama tujuh hari. Setelah itu, pihaknya juga membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) terkait pemanfaatan rumah singgah, apabila tersedia program yang sesuai.
“Kalau ada program dari DPKP yang memungkinkan mereka menetap di rumah singgah, nanti akan kami tindak lanjuti juga,” ucapnya.
Meski demikian, Irvan mengaku belum dapat memastikan skema penanganan secara menyeluruh. Pasalnya, Dinsos baru menerima informasi mengenai keberadaan bangunan liar dan PPKS di kawasan Taman Tegalega.
Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan UPT Taman Tegalega untuk memastikan kondisi serta persoalan yang terjadi di lapangan.
Baca Juga:PMKS Kembali Bertahan di Taman Tegalega, UPT Koordinasi dengan Satpol PP
“Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak UPT terlebih dahulu. Jadi kami belum mengetahui secara pasti bagaimana permasalahan dan kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Sebelumnya, keberadaan bangunan liar atau gubuk yang ditempati PPKS di kawasan Taman Tegalega kembali menjadi perhatian setelah viral di media sosial. Persoalan tersebut disebut telah berlangsung sejak 2023.
Para penghuni bahkan pernah direkomendasikan untuk pindah ke Rusunawa Rancacili. Namun, mereka kembali menempati kawasan taman hingga keberadaan bangunan liar tersebut kembali menjadi sorotan. (*YM)





