SindoJabar, BANDUNG – Keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan bangunan liar di kawasan Taman Tegalega, Kota Bandung, masih menjadi perhatian pengelola taman.
Meski penertiban dan upaya relokasi telah dilakukan, sejumlah penghuni diketahui kembali menempati kawasan tersebut.
Baca Juga:29 Pompa Air Tak Cukup Atasi Banjir Bandung, Farhan Siapkan Rekayasa Hidrologi
Kepala UPT Taman Tegalega, Oding Mulyana mengatakan, keberadaan bangunan liar itu bermula dari sejumlah pedagang yang tidak terakomodasi dalam proses relokasi. Mereka kemudian mendirikan bangunan di kawasan taman sekitar 2023 hingga 2024, bertepatan dengan dimulainya kerja sama pengelolaan parkir.
“Awalnya, sebagian merupakan pedagang yang tidak terakomodasi dalam relokasi. Mereka kemudian mulai mendirikan bangunan liar sejak masa kerja sama pengelolaan parkir yang pertama,” kata Oding, Kamis (19/11/2026).
Oding mengungkapkan, saat ini masih terdapat satu PMKS yang berada di kawasan Taman Tegalega. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) untuk menangani keberadaan yang bersangkutan, termasuk menyarankan agar pindah ke Rusunawa Rancacili.
Baca Juga:Pemkot Bandung Batlkan Pembangunan Skatepark Taman Teuku Umar
Namun, upaya penertiban dan relokasi sebelumnya belum sepenuhnya berhasil. Penghuni yang sempat meninggalkan lokasi kembali lagi dengan alasan terkendala biaya untuk pindah.
“Sudah pernah ditertibkan. Ketika ditertibkan, mereka pergi, tetapi kemudian kembali lagi. Salah satu alasannya karena tidak memiliki biaya untuk pindah,” katanya.
Menurutnya, Dinas Sosial juga telah beberapa kali turun langsung memberikan arahan kepada penghuni. Bahkan, salah seorang di antaranya sempat tidak lagi berada di lokasi, tetapi kemudian kembali.
Untuk sementara, UPT Taman Tegalega terus melakukan pemantauan dan pembersihan terhadap tenda maupun perlengkapan yang ditinggalkan di kawasan taman. Penghuni yang masih bertahan juga telah diminta membereskan barang-barangnya dan segera meninggalkan lokasi.
Baca Juga:Warga Tolak Revitalisasi Taman Fitnes Teuku Umar, Minta Lapangan Bola Dipertahankan
Oding mengaku, pemantauan rutin telah dijadwalkan setiap Senin. Namun, apabila diperlukan tindakan penertiban lebih lanjut, pihaknya harus berkoordinasi dengan Satpol PP karena kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan UPT secara mandiri.
“Pemantauan sudah dijadwalkan setiap Senin. Untuk penanganan yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, kami harus berkoordinasi dengan Satpol PP karena tidak bisa dilakukan UPT sendiri,” ungkapnya.
Terkait PMKS yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial, Oding menyebutkan, berdasarkan informasi sementara, yang bersangkutan bukan berasal dari Kota Bandung. Orang tersebut diketahui sempat mengontrak tempat tinggal di Bandung.
Meski demikian, pihaknya masih perlu memastikan kembali asal daerah yang bersangkutan melalui dokumen pendataan.
Baca Juga:Wakili Pendaki Generasi Z, Nandi Sampaikan Masukan Strategis untuk Aplikasi Ayo ke Taman Nasional
“Untuk memastikan asal daerahnya, perlu dilakukan pengecekan kembali terhadap dokumen pendataan,” pungkasnya. (*YM)






