Sindojabar.com – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati menekankan perang melawan korupsi tidak bisa dilakukan sendirian. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi multipihak yang solid agar upaya pencegahan di Jawa Barat berjalan efektif.
Rahmat Hidayat Djati mengatakan hal itu saat menjadi pembicara seminar bertajuk ‘Membangun Spirit Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi’ di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (10/4/2026) lalu.
Kegiatan tersebut digelar DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat guna melahirkan gagasan pembentukan badan advokasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.
Baca Juga:Farhan Tegaskan Perang Lawan Sampah Dimulai dari Rumah Tangga
“KNPI memiliki posisi strategis sebagai agen penguatan edukasi anti korupsi. Peran pemuda sangat vital dalam menumbuhkan budaya integritas sejak dini melalui edukasi publik, pengawasan partisipatif, hingga mendorong transparansi pembangunan daerah,” ujar Rahmat.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD Jabar terus memaksimalkan instrumen legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan APBD disusun secara efektif, efisien, dan tepat sasaran tanpa celah penyimpangan.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suyatman, yang hadir mewakili Gubernur, menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang bersih.
“Harapan kami pembangunan berjalan cepat dan tetap aman. Karena itu, integritas menjadi hal utama yang harus dijaga di seluruh lini, mulai dari Pemprov hingga 27 kabupaten/kota, dunia usaha, hingga masyarakat luas,” tegas Herman.
Herman turut memaparkan capaian integritas Jawa Barat berdasarkan data KPK tahun 2025, di mana angka Survei Penilaian Integritas (SPI) berada di posisi 71,85 dan Monitoring Center for Prevention (MCP) mencapai 88,76. Meski sudah cukup baik, ia menekankan perlunya peningkatan di sektor pelayanan publik dan pengadaan barang/jasa.
Baca Juga:Komisi I Evaluasi Kebijakan Pemprov Jabar Tentang Pemberhentian Izin Pembangunan Perumahan
Ketua DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat Dian Rahadian, mengungkapkan bahwa seminar ini lahir dari hasil diskusi mendalam mengenai kebijakan pembangunan di Jawa Barat.
Pihaknya bertekad memberikan kontribusi nyata dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih. Langkah ini pun telah mendapatkan respons positif dari Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK.
“Kami berembuk dan berdiskusi hingga melahirkan gagasan seminar ini sebagai ruang bertukar pikiran sekaligus memperkuat sinergi pencegahan korupsi di Jawa Barat,” pungkas Dian. (*)
