Sindojabar.com – DPRD Jawa Barat resmi menyampaikan sekitar 83 catatan dan rekomendasi strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi tertulis tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) XIII DPRD Jabar, Hasim Adnan. Poin-poin evaluasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, Senin (11/5/2026).
Dalam penyampaiannya, Hasim Adnan mengatakan, ada kurang lebih 83 rekomendasi atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025. Satu diantaranya, sektor pembangunan manusia. DPRD Jawa Barat memberikan perhatian pada indikator yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Baca Juga: LKPJ Gubernur Dikritik, DPRD Jabar Tekankan Perbaikan Ketimpangan dan Penyerapan Anggaran
Pada sektor kesehatan, indikator kesehatan ibu dan anak, khususnya angka kematian ibu melahirkan dan kematian balita, masih memerlukan perhatian serius. Akses dan kualitas layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan secara merata.
“Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi,” kata Hasim Adnan.
Bidang infrastruktur, capaian pemantapan jalan menunjukkan perkembangan. Namun masih perlu ditingkatkan untuk mendukung konektivitas wilayah secara lebih merata, sejalan dengan arah kebijakan pemerataan pembangunan wilayah.
Kemudian bidang kesejahteraan sosial, salah satunya soal ketenagakerjaan. Penguatan ketenagakerjaan melalui peningkatan link and match pendidikan dengan dunia usaha atau industri, optimalisasi pendidikan vokasi, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kemitraan industri serta hubungan industrial yang kondusif.
Baca Juga:Bahas LKPJ 2025, Komisi IV DPRD Jabar Ingatkan Soal PJU dan Pemeliharaan Jalan
Sementara itu, dalam aspek lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kualitas air, dan udara masih menjadi isu yang memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Alokasi anggaran pada sektor ini hanya 0,4%, perlu dievaluasi untuk menunjukkan keseriusan kita membangun lingkungan hidup berkelanjutan.
“Dengan memperhatikan berbagai capaian dan tantangan tersebut, DPRD Jawa Barat memandang bahwa pembangunan Jawa Barat ke depan perlu lebih serius diarahkan pada penguatan kualitas kebijakan dan program yang mampu memberikan hasil yang lebih optimal, terukur, berdampak, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Upaya tersebut dilaksanakan secara konsisten melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
“Kami menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat, serta mendorong penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas dan sistematis,” tegasnya.
DPRD Jawa Barat memandang bahwa evaluasi LKPJ Tahun Anggaran 2025 perlu dijadikan momentum koreksi arah pembangunan daerah, sebagai dasar perumusan kebijakan. Sehingga pembangunan Jawa Barat ke depan benar-benar berorientasi pada keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Baca Juga:Rekomendasi Audit BPK Tak Kunjung Tuntas, Publik Soroti Kinerja Menteri PU
“Kami meminta Gubernur Jabar untuk membentuk tim khusus guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat untuk perbaikan di tahun berikutnya,” pungkasnya.
Pada akhir penyampaiannya, Hasim Adnan menyampaikan sebuah hadis, Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung, (dan) barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin dialah tergolong orang yang merugi dan bahkan, barangsiapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin dialah tergolong orang yang celaka.
“Kita berharap, kepemimpinan KDM kedepan bisa lebih baik lagi. Sehingga bisa benar-benar mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” harapnya. (*)
