SindoJabar, Bandung – Momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadi ajang evaluasi mendasar bagi jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar.
Anggota DPRD Jabar Saeful Bachri, menyoroti ketimpangan antara tingginya elektabilitas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga:Hari Jadi ke-81 Jabar, Buky Wibawa Dorong Birokrasi Adaptif dan Pengentasan Kemiskinan
“Survei menunjukkan elektabilitas Pak Gubernur tinggi, tetapi tingkat kepuasan terhadap birokrasi jauh jomplang. ASN kita menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Ini harus jadi daya dorong maksimal untuk meningkatkan pelayanan masyarakat,” tegas Saeful belum lama ini.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan agar program kerja Pemprov Jabar tidak sekadar rutinitas musiman dan setengah-setengah.
Ia mengusung prinsip Sunda “katara, karambah, karasa” (terlihat jelas, terjangkau, dan terasa hasilnya) sebagai tolok ukur utama kinerja OPD dalam mengejar target kesejahteraan warga Jabar.
Baca Juga:Saeful Bachri: Di Usia ke-80, Polri Diharapkan Kian Profesional, Humanis, dan Dicintai Masyarakat
“Momentum HUT ke-81 ini harus dijadikan pemicu awal bagi seluruh jajaran birokrasi untuk bangkit, bersinergi, dan menghadirkan program kerja yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan serta pengangguran,” tandasnya. (*)
