sindojabar.com – Pemprov Jawa Barat mengusulkan BIJB Kertajati dikembangkan tidak hanya untuk layanan penerbangan sipil, tetapi juga sebagai kawasan industri pertahanan nasional.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan Kertajati memiliki posisi strategis dan kelayakan yang memadai untuk menjadi pusat konsolidasi industri pertahanan nasional, termasuk Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan sejumlah industri strategis lainnya.
Baca Juga:Pemkot Bandung Ajukan Kawasan Konferensi Asia Afrika Jadi Warisan Dunia UNESCO
“Gagasan kami adalah selain kawasan ekonomi khusus, Kertajati menjadi kawasan industri pertahanan dalam negeri. Harapan kami, industri pertahanan seperti Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan lainnya bisa dipusatkan di sana,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Ia menjelaskan fasilitas Bandara Kertajati sudah memenuhi standar operasional pesawat militer sehingga mendukung pengembangan kawasan industri pertahanan terpadu. Penetapan kawasan tersebut juga dinilai akan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Jawa Barat.
“Kalau kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan industri pertahanan dalam negeri, investor akan makin cepat datang karena jaminan keamanan dan kenyamanannya lebih tinggi,” ungkapnya.
Baca Juga:Saeful Bachri Tekankan Hilirisasi Jadi Kunci Kesejahteraan Petani Jabar
Dedi menambahkan, relokasi fasilitas industri pertahanan dari Bandung ke Kertajati turut membantu mengurangi beban ruang dan tingkat kepadatan infrastruktur di Kota Bandung.
“Untuk mengurangi beban di Bandung seperti Husein, kompleks militernya bisa pindah ke sana. PT Dirgantara Indonesia juga sudah terlalu penuh dan bisa pindah,” katanya.
Ia memastikan pembiayaan pemindahan tidak akan terlalu membebani APBN, mengingat nilai ekonomi lahan di Bandung yang dapat diberdayakan untuk mendukung pembangunan di Kertajati.
Baca Juga:Peringati Sumpah Pemuda dan HUT Demokrat, Ribuan Pelari Siap Ramaikan AHY Run di Bandung
“PT Dirgantara Indonesia kalau dikeluarin dipindahin kesana, saya pikir itu juga bisa, karena nilai ekonominya di Bandung sangat tinggi. Barang kali itu saja,” ujarnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pengembangan fasilitas _Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO)_ serta rencana kawasan industri pertahanan di Kertajati.
“Saya mendapat informasi bahwa MRO tidak hanya untuk pesawat sipil, tetapi juga pesawat militer. Nanti rekan-rekan dari Kementerian Pertahanan akan membicarakan hal ini bersama,” ujar Rachmat.
Ia menyoroti pentingnya percepatan pemanfaatan lahan agar tidak menimbulkan pembiayaan rutin yang membebani pemerintah daerah.
Baca Juga:Saeful Bachri Dorong Penguatan Industri Kreatif Lewat Ekraft Desain Festival
“Kalau lahan tidak dimanfaatkan, setiap tahun Pemda harus mengeluarkan biaya. Lebih baik dikeluarkan sekarang dan setelah itu memberikan dampak ekonomi,” katanya.
Bappenas memastikan proses perencanaan teknis akan terus berjalan bersama Pemda Provinsi Jawa Barat melalui tim perencana yang sejak awal menangani proyek tersebut.
“Kami dari Bappenas tugasnya menyiapkan percepatan perencanaannya. Nanti yang memanfaatkan pertama-tama adalah Pemda Jabar,” ujarnya.
Menurut Rachmat, pengembangan kawasan industri pertahanan terpadu di Kertajati memiliki nilai strategis yang tinggi dan berpotensi menjadi satu-satunya kawasan serupa di Asia.
“Kalau itu terjadi, barangkali satu-satunya kawasan di Asia yang bisa kita kembangkan di sini (Jawa Barat),” ujarnya.
Baca Juga:Kunjungi NTT, Menko AHY Dorong Percepatan Infrastruktur dan Sertifikasi Tanah Transmigran
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan dan pengoperasian _Sustainable Aerospace Park_ Kertajati sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. (Abd)
