SindoJabar, Bandung – Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang mulai berjalan sejak 2025 dan direncanakan tuntas pada 2029 disambut optimistis oleh pelaku industri geospasial nasional.
Proyek kolaborasi lintas kementerian yang didukung penuh pendanaan Bank Dunia senilai USD 653 juta ini dinilai bukan sekadar proyek reformasi administrasi pertanahan dan tata ruang, melainkan juga momentum strategis bagi tumbuhnya industri pemetaan dalam negeri.
Pemimpin Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Gumilar dan Rekan, Raden Gumilar menilai kehadiran ILASPP memberi angin segar bagi ekosistem geospasial Indonesia, asalkan diikuti dengan penguatan kapasitas perusahaan, SDM, dan pemanfaatan teknologi secara berimbang.
“Proyek Strategis Senilai USD 653 Juta ILASPP dirancang sebagai mega proyek nasional yang mengintegrasikan data administrasi pertanahan, seperti sertifikat tanah, dengan perencanaan tata ruang, sehingga urusan izin bangunan, tata kota, dan kepemilikan lahan ke depan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri,”kata Raden Gumilar di Bandung, Sabtu (25/7/2026)
Proyek ini dipimpin oleh Kementerian ATR/BPN sebagai Project Management Unit, dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) mengampu komponen peta dasar, Kementerian Dalam Negeri menangani penegasan batas wilayah dan desa, serta Bappenas dan Kementerian Keuangan pada sisi perencanaan dan fiskal.
Belakangan, Kementerian Transmigrasi turut digandeng untuk menyelaraskan Hak Pengelolaan lahan transmigrasi lama ke dalam satu peta tunggal nasional.
Dari total pendanaan tersebut, BIG memperoleh alokasi anggaran terbesar kedua setelah ATR/BPN, yakni sekitar USD 298 juta, untuk menggarap komponen peta dasar skala besar 1:5.000 yang akan menjadi acuan aksi iklim, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga proses perizinan.
“Komponen inilah yang secara langsung membuka ruang kerja sama dengan perusahaan-perusahaan jasa survei dan pemetaan nasional melalui mekanisme tender,”katanya
Skala pendanaan yang besar dan jangka waktu proyek lima tahun membuat ILASPP berpotensi menjadi salah satu proyek geospasial terbesar yang pernah digarap di Indonesia, dengan dampak berganda bagi pelaku usaha di sepanjang rantai pekerjaan survei dan pemetaan.
“SDM kita sebenarnya sudah memiliki kompetensi yang baik. Tantangannya adalah bagaimana kapasitas perusahaan, baik dari sisi aset, modal kerja, maupun pengalaman proyek, terus diperkuat sehingga semakin mampu bersaing dalam proyek-proyek berskala besar.”ungkapnya
Adapun, Ketua Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) Komisariat Wilayah Jawa Barat, Encep Gani Sugandi mengatakan kesempatan besar yang dibuka ILASPP hanya bisa dimanfaatkan optimal oleh perusahaan yang benar-benar siap sejak tahap perencanaan. Ia menekankan pentingnya koordinasi internal serta kesiapan menyeluruh sebelum mengikuti tender pemetaan geospasial berskala nasional.
“Sebelum mengikuti tender, perusahaan harus melakukan koordinasi internal, terutama dengan tim administrasi yang terlibat. Selain itu, seluruh persyaratan harus dipersiapkan, mulai dari personel, peralatan, hingga kesiapan modal awal apabila nantinya memenangkan pekerjaan,” ujar
Encep yang juga Project Manager di PT Omni Spasial Strategis (Ossmap ) menambahkan, proyek sekelas ILASPP menuntut kesiapan komprehensif, sehingga perusahaan dengan manajemen dan perencanaan yang matang akan memiliki peluang lebih besar untuk menyukseskan pekerjaan.
Pandangan ini sejalan dengan tahapan penilaian peserta tender yang lazim diterapkan pada proyek yang dibiayai lembaga donor, mulai dari pemeriksaan responsivitas dokumen, verifikasi kualifikasi peserta terkait kelayakan, kemampuan teknis, pengalaman, dan sumber daya, hingga evaluasi teknis rinci berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di awal.
“Mekanisme semacam ini justru menguntungkan perusahaan nasional yang mempersiapkan diri dengan baik, karena penilaian bersifat objektif dan terukur, bukan sekadar mengandalkan nama besar,”katanya
Ia juga mengapresiasi bahwa mekanisme evaluasi tender pemetaan di Indonesia saat ini pada dasarnya telah berjalan sesuai regulasi yang berlaku, termasuk tahapan prakualifikasi yang memastikan peserta memiliki kemampuan administrasi, teknis, dan pengalaman sesuai kebutuhan proyek.
Salah satu isu yang kerap muncul dalam proyek berskala internasional adalah keterlibatan perusahaan asing dalam tender terbuka. Menanggapi hal ini, Encep justru memandang kolaborasi dengan pelaku industri global sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas industri geospasial dalam negeri, selama prosesnya berjalan transparan dan tetap mengedepankan kepentingan nasional.
“Dari sisi peralatan maupun personel sebenarnya beberapa perusahaan nasional sudah memiliki kemampuan yang memadai. Kolaborasi dengan perusahaan internasional dapat menjadi langkah positif untuk mendukung proyek berskala besar sekaligus memperkuat kapasitas industri geospasial nasional,” katanya.
Pandangan ini relevan dengan kerangka pengadaan proyek yang dibiayai Bank Dunia, yang memang mensyaratkan proses International Competitive Bidding (ICB) bersifat terbuka bagi peserta dari negara anggota tanpa diskriminasi asal negara, guna menjaga persaingan sehat, ekonomi, dan efisiensi penggunaan dana pinjaman.
Namun demikian, keterbukaan ini tidak berarti menutup ruang bagi perusahaan nasional. Baik lembaga donor seperti Bank Dunia maupun Asian Development Bank tetap menyediakan ruang preferensi domestik yang terukur, misalnya margin preferensi harga bagi kontraktor dan produsen barang domestik, sebagai instrumen mendorong pertumbuhan industri dan tenaga kerja lokal di negara peminjam.
Raden Gumilar, yang sudah berkecimpung hampir 30 tahun di industri geospasial, kembali menyoroti aspek yang menurutnya menjadi kunci agar peluang dari ILASPP dapat dimanfaatkan lebih luas oleh perusahaan nasional, yakni penguatan kapasitas perusahaan itu sendiri.
Ia menilai SDM geospasial Indonesia sejatinya sudah kompeten, namun perusahaan masih perlu memperkuat sisi aset, modal kerja, dan pengalaman proyek agar mampu bersaing dalam pekerjaan berskala besar.
“SDM kita sebenarnya sudah memiliki kompetensi yang baik. Tantangannya adalah bagaimana kapasitas perusahaan, baik dari sisi aset, modal kerja, maupun pengalaman proyek, terus diperkuat sehingga semakin mampu bersaing dalam proyek-proyek berskala besar,” ujarnya.
Ia menilai, mekanisme pengadaan yang berlaku saat ini sudah memberikan dasar yang baik bagi pelaksanaan tender, namun masih terbuka ruang penyempurnaan, salah satunya melalui penyusunan paket pekerjaan yang lebih proporsional.
Menurutnya, semakin banyak perusahaan lokal yang mendapat kesempatan mengerjakan bagian dari proyek besar seperti ILASPP, semakin cepat pula pertumbuhan kapasitas industri geospasial nasional secara keseluruhan.
Gumilar juga mendorong perusahaan nasional membangun spesialisasi sesuai bidang keahlian masing-masing, serta memanfaatkan skema konsorsium sebagai strategi untuk memperkuat posisi bersama dalam mengerjakan proyek berskala besar seperti ILASPP.
“Dengan perusahaan memiliki spesialisasi dan saling berkolaborasi dalam konsorsium, kemampuan industri nasional akan semakin kuat dan kompetitif,”ujarnya.
Kedua narasumber sepakat bahwa penguasaan teknologi mutakhir menjadi faktor penentu daya saing industri geospasial ke depan. Gumilar menyebut teknologi seperti LiDAR, Radar, foto udara, kecerdasan buatan (AI), dan cloud computing mampu mempercepat proses akuisisi dan pengolahan data sekaligus meningkatkan efisiensi survei di lapangan.
Namun ia menegaskan, teknologi hanya akan optimal jika berjalan seiring peningkatan kualitas SDM.
“Teknologi akan sangat membantu apabila dipadukan dengan SDM yang kompeten dan proses bisnis yang baik. Jadi, keduanya harus berkembang secara bersamaan,” jelasnya.
Encep memberi penekanan senada pada peran AI dalam pekerjaan geospasial, khususnya untuk otomatisasi ekstraksi fitur dan pengolahan data yang mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keluaran AI tetap harus melewati proses validasi tenaga ahli agar akurasi data terjaga.
“AI memang sangat membantu pekerjaan geospasial. Namun hasilnya tetap harus difilter dan divalidasi sehingga data yang digunakan benar-benar akurat dan memberikan manfaat maksimal,” tegasnya.
Salah satu poin yang paling ditekankan Gumilar adalah apresiasinya terhadap kebijakan pemberian nilai tambah dalam evaluasi tender bagi peserta yang melibatkan tenaga ahli Indonesia. Ia menilai kebijakan ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap pengembangan SDM nasional.
“Selama tenaga ahli yang dilibatkan memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan, kebijakan tersebut menjadi langkah positif untuk memperkuat industri geospasial Indonesia,” pungkasnya.
Kebijakan semacam ini sejalan dengan praktik yang lazim diterapkan pada proyek yang dibiayai lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank untuk pengadaan jasa konsultansi, yakni memasukkan unsur “penggunaan tenaga ahli nasional untuk posisi-posisi kunci” sebagai salah satu kriteria evaluasi teknis, dengan bobot yang dapat mencapai sekitar 10 persen dari skor keseluruhan.
Proposal peserta tender yang melibatkan lebih banyak input tenaga ahli nasional pada posisi kunci akan memperoleh skor lebih tinggi pada kriteria tersebut, tanpa mengurangi standar kompetensi yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, semakin banyak perusahaan nasional melibatkan tenaga ahli lokal yang kompeten, semakin besar pula peluang mereka bersaing dalam evaluasi gabungan teknis dan finansial guna meraih status sebagai most advantageous bidder atau penawar paling menguntungkan.
Bagi Gumilar, hal ini menegaskan bahwa manfaat terbesar dari ILASPP bukan sekadar terciptanya lapangan kerja baru, melainkan meningkatnya kompetensi tenaga profesional geospasial Indonesia melalui transfer pengetahuan dan pengalaman selama proyek berjalan.
“Yang paling penting adalah tenaga kerja Indonesia memperoleh kompetensi dan pengalaman baru sehingga kapasitas industri geospasial nasional terus berkembang,” katanya.
Encep menggarisbawahi bahwa penguatan kompetensi SDM merupakan investasi penting bagi masa depan industri geospasial Indonesia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan proyek jangka pendek seperti ILASPP.
Ia mendorong perusahaan-perusahaan geospasial nasional untuk terus memberikan pelatihan, mengikuti sertifikasi kompetensi, serta meningkatkan keahlian di bidang geospasial dan geomatika melalui lembaga sertifikasi profesi (LSP).
“Kompetensi personel harus terus ditingkatkan melalui pelatihan dan uji kompetensi. Dengan SDM yang berkualitas, perusahaan nasional akan memiliki daya saing yang semakin kuat,” jelasnya.
Ke depan, baik Encep maupun Gumilar berharap kebijakan pengadaan jasa geospasial pada proyek-proyek strategis nasional terus memberikan ruang yang lebih luas bagi perusahaan dalam negeri untuk berkembang. Encep secara khusus berharap syarat tender dapat semakin mendorong penggunaan sumber daya manusia lokal yang kompeten, sementara Gumilar menekankan pentingnya paket pekerjaan yang proporsional agar lebih banyak perusahaan lokal memperoleh kesempatan menambah pengalaman dalam proyek berskala besar.
Dengan nilai investasi mencapai USD 653 juta dan durasi lima tahun, ILASPP menghadirkan salah satu peluang pekerjaan geospasial terbesar yang pernah ada di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Kombinasi antara skala proyek, mekanisme tender yang transparan dan terukur, ruang insentif bagi pelibatan tenaga ahli nasional, serta keterbukaan terhadap kolaborasi internasional yang tetap menjaga kepentingan domestik, menjadikan proyek ini lebih dari sekadar program reformasi administrasi pertanahan dan tata ruang.
Bagi pelaku industri seperti Encep Gani Sugandi dan Raden Gumilar, ILASPP adalah momentum bagi perusahaan geospasial nasional untuk mempersiapkan diri lebih matang, memperkuat kapasitas dan spesialisasi, mengadopsi teknologi mutakhir tanpa meninggalkan kualitas SDM, serta membuka jalan kolaborasi yang saling menguntungkan dengan mitra global.
Jika seluruh elemen tersebut berjalan beriringan, industri geospasial Indonesia diyakini dapat naik ke level yang lebih kompetitif, tidak hanya untuk proyek-proyek dalam negeri, tetapi juga dalam kancah pemetaan dan survei di tingkat regional maupun global.
