sindojabar.com – Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto mengatakan potensi besar sektor pariwisata dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.
Namun regulasi dan anggaran untuk pengembangan pariwisata saat ini masih sangat minim. Padahal, sektor ini merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga:Ancaman Lesunya Ekonomi Pariwisata, Pekerja Geruduk Gedung Sate Tuntut Keadilan
Menurutnya, porsi anggaran yang besar saat ini masih banyak terserap untuk belanja pegawai. “Berdasarkan pendalaman di RKUAPPS kemarin, komposisi anggaran masih didominasi oleh belanja pegawai, terutama dengan adanya tambahan CPNS dan P3K baru, sehingga belanja pegawai membengkak. Akibatnya, alokasi anggaran untuk sektor lain, termasuk pariwisata, menjadi berkurang,” kata Bambang belum lama ini.
Selain itu, Bambang juga menjelaskan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan sekitar 2,6 persen. Penurunan ini menjadi tantangan tersendiri bagi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga:Hj Ratnawati: Sinergi dengan Bank BJB Kunci Keberhasilan Penyusunan KUA-PPAS 2026
“Dana transfer dari pusat yang berkurang tentu mempengaruhi pengelolaan anggaran daerah. Oleh karena itu, PAD harus dioptimalkan untuk menutup kekurangan tersebut,” katanya.
Baca Juga:Komisi V DPRD Fokus Pemerataan Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil di Jawa Barat
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, apakah target PAD dapat tercapai akan terlihat saat pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPRD. “Yang jelas, kami dari Komisi II akan terus memberikan dukungan agar sektor pariwisata dan sektor lain dapat berkembang dengan baik,” ucapnya. (Abd)
