Sinfojabar, Bandung – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar 29,44% menjadi Rp3 juta per bulan memunculkan tantangan baru bagi dunia usaha.
Selain meningkatkan penghasilan pekerja, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban operasional perusahaan, terutama industri padat karya yang tengah mengembangkan kapasitas produksi di sejumlah daerah.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.000.000 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tertanggal 20 November 2026. Besaran tersebut meningkat Rp682.399 atau 29,44% dibandingkan UMP tahun sebelumnya dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menghormati keputusan tersebut. Namun, organisasi pengusaha ini mengingatkan bahwa kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja, kemampuan finansial perusahaan, daya saing investasi, dan keberlangsungan lapangan kerja.
Ketua DPP APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu menilai kenaikan UMP dengan persentase tinggi berpotensi memberikan tekanan lebih besar kepada industri padat karya, khususnya di daerah yang sedang mengembangkan sektor manufaktur tekstil, garmen, dan alas kaki.
Sejumlah daerah yang menjadi perhatian antara lain Kabupaten Garut, Majalengka, Indramayu, Cirebon, dan Tasikmalaya. Industri di wilayah tersebut telah menyerap ribuan hingga puluhan ribu tenaga kerja, tetapi sebagian perusahaan masih berada dalam tahap pengembangan produktivitas dan kapasitas produksi.
Sebagai gambaran, di Kabupaten Garut, meskipun UMK 2026 berada di kisaran Rp2,47 juta, rata-rata penghasilan yang dibawa pulang pekerja atau take home pay di sejumlah perusahaan yang dicermati APINDO telah mencapai Rp3,4 juta hingga Rp3,7 juta per bulan.
Besarnya penghasilan tersebut antara lain dipengaruhi kebutuhan lembur untuk memenuhi target produksi dan tenggat pengiriman barang.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menanggung biaya tenaga kerja yang lebih tinggi daripada upah minimum yang berlaku,”kata Ning, Minggu (22/11/2026)
BACA JUGA: APINDO Soroti RUU Ketenagakerjaan, Dorong Regulasi Baru Fokus Ciptakan Lapangan Kerja
“Kenaikan UMP hampir 30% berada di luar ekspektasi sebagian pelaku usaha, terutama perusahaan yang masih membangun produktivitas dan memperkuat pasar,”tambahnya
Biaya Perusahaan Berpotensi Membengkak
Persoalan yang menjadi perhatian dunia usaha bukan hanya kenaikan upah pokok. Kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap berbagai komponen biaya ketenagakerjaan yang perhitungannya menggunakan dasar upah.
Komponen tersebut mencakup iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan yang menjadi tanggungan perusahaan, upah lembur, tunjangan hari raya (THR), serta pencadangan pesangon dan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ning menyebutkan lada BPJS Ketenagakerjaan, misalnya, perusahaan menanggung iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24%-1,74%, Jaminan Kematian (JKM) 0,30%, Jaminan Hari Tua (JHT) 3,70%, dan Jaminan Pensiun (JP) 2%.
“Perusahaan juga menanggung iuran BPJS Kesehatan sebesar 4% dari upah sesuai dasar perhitungan yang berlaku,”ujarnya
APINDO Jabar menilai akumulasi berbagai komponen tersebut membuat kenaikan biaya riil perusahaan berpotensi lebih besar daripada persentase kenaikan UMP.
Tekanan lainnya muncul pada penerapan Struktur dan Skala Upah. Kenaikan upah minimum yang signifikan dapat mempersempit perbedaan penghasilan antara pekerja baru dengan pekerja yang memiliki masa kerja, pengalaman, kompetensi, dan tanggung jawab lebih tinggi.
Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan perusahaan mempertahankan struktur pengupahan yang proporsional sekaligus meningkatkan kewajiban finansial perusahaan untuk memenuhi hak pekerja.
“Bagi industri padat karya yang mempekerjakan ribuan hingga puluhan ribu orang, peningkatan biaya secara bersamaan dapat menekan margin usaha dan memengaruhi kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan produksi,”katanya
Meski demikian, di tengah tekanan tersebut, APINDO Jawa Barat mengapresiasi Diktum Keempat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 yang memberikan ruang bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi UMP untuk mengajukan permohonan pengecualian kepada gubernur.
Ketentuan ini dinilai penting untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam mempertimbangkan kondisi dan kemampuan riil masing-masing perusahaan.
APINDO berharap Gubernur Jawa Barat dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan yang benar-benar menghadapi kesulitan finansial untuk mengajukan permohonan tersebut secara objektif dan berdasarkan data pendukung.
“APINDO juga mengharapkan serikat pekerja memahami mekanisme tersebut sebagai salah satu upaya menjaga keberlangsungan perusahaan dan mencegah hilangnya lapangan kerja,”ungkapnya
APINDO menegaskan, perusahaan yang memiliki kemampuan tetap harus memenuhi ketentuan upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara perusahaan yang menghadapi kesulitan nyata diharapkan segera menyiapkan dokumen pendukung untuk mengajukan permohonan pengecualian sesuai mekanisme yang tersedia.
UMSK Dinilai Bisa Menambah Tekanan Industri
Selain kenaikan UMP, APINDO juga menyoroti potensi penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Menurut organisasi tersebut, kebijakan upah sektoral perlu mempertimbangkan karakteristik industri, tingkat teknologi, nilai tambah, risiko pekerjaan, serta kemampuan perusahaan membayar upah di atas ketentuan minimum umum.
Industri tekstil, garmen, dan alas kaki dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki karakteristik padat karya dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
APINDO Jabar menilai bahwa sektor-sektor tersebut tidak seharusnya dibebani tambahan UMSK yang berpotensi semakin meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing.
Padahal, industri padat karya memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian daerah melalui aktivitas produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB).
“Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan, insentif, serta fasilitasi agar industri tersebut dapat berkembang dan memperluas kesempatan kerja,”ujarnya
Kepastian kebijakan juga menjadi perhatian investor. Pasalnya, keputusan investasi umumnya didasarkan pada studi kelayakan dan perencanaan biaya dalam jangka panjang, bahkan mencapai lima hingga 10 tahun.
Perubahan kebijakan pengupahan yang tidak memberikan kepastian dapat memengaruhi perhitungan investasi dan mengurangi daya tarik daerah sebagai lokasi pengembangan industri.
Disparitas Upah dan Daya Saing Investasi
APINDO Jawa Barat juga menilai pengurangan disparitas upah antardaerah perlu dilakukan secara konsisten dan terstruktur.
Menurut Ning, upaya mengejar pemerataan upah tidak cukup dilakukan dengan menaikkan upah minimum secara seragam. Pemerintah perlu mempertimbangkan perbedaan kemampuan ekonomi, tingkat produktivitas, dan struktur industri masing-masing daerah.
Sebagai contoh, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang yang telah memiliki tingkat upah minimum relatif tinggi masih mengalami kenaikan sekitar 8,23% pada penetapan terakhir.
Kenaikan persentase yang besar pada daerah dengan basis upah tinggi dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan dengan daerah lain yang masih memiliki tingkat upah lebih kompetitif.
“APINDO mendorong pendekatan yang lebih proporsional, yakni kenaikan yang lebih terukur di daerah dengan upah tinggi serta peningkatan bertahap di daerah yang masih memiliki upah minimum kompetitif,”katanya
Keunggulan Jawa Barat yang memiliki 27 kabupaten/kota juga dinilai perlu dipertahankan. Keragaman karakteristik wilayah memberikan pilihan bagi investor untuk menentukan lokasi usaha berdasarkan kebutuhan tenaga kerja, jenis industri, dan kemampuan permodalan.
“Apabila perbedaan daya saing antardaerah dapat dijaga, Jawa Barat berpeluang mempertahankan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi industri,”ujarnya
Penyerapan Tenaga Kerja Muda Jadi Pertimbangan
Persoalan keberlangsungan industri padat karya juga berkaitan dengan kebutuhan penyerapan tenaga kerja baru di Jawa Barat.
APINDO Jabar mencatat, setiap tahun Jawa Barat meluluskan sekitar 600.000 siswa SMA dan sederajat. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 27% yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Artinya, lebih dari 400.000 angkatan kerja muda membutuhkan kesempatan kerja setiap tahunnya,”ujarnya
Dalam konteks tersebut, industri padat karya memiliki peran strategis untuk menyediakan lapangan kerja formal bagi lulusan pendidikan menengah yang memasuki pasar tenaga kerja.
APINDO berharap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pengusaha, dan serikat pekerja memperkuat dialog melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.
Proses rekomendasi UMK dan UMSK juga diharapkan berlangsung objektif, transparan, serta berdasarkan kajian dan data melalui mekanisme Dewan Pengupahan dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
APINDO mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja perlu berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usaha.
“Dengan demikian, kebijakan pengupahan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan pekerja dalam jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam jangka panjang,”jelasnya
APINDO Jawa Barat menyatakan siap memberikan pendampingan kepada perusahaan yang menghadapi kesulitan nyata dalam memenuhi ketentuan upah minimum.
“APINDO Jabar berharap pemerintah dapat mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor industri agar kebijakan pengupahan mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, keberlangsungan dunia usaha, dan daya saing ekonomi Jawa Barat,”pungkasnya






