Bukan Sekadar Produksi, DPRD Jabar Ungkap Persoalan Rantai Pasok Jagung

SindoJabar, BANDUNG – Persoalan ketersediaan jagung untuk kebutuhan pakan ayam di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari DPRD Jabar. Meski produksi jagung meningkat signifikan, peternak masih menghadapi kesulitan mendapatkan bahan baku pakan dengan harga yang terjangkau.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Saeful Bachri, menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan jagung di Jawa Barat bukan semata-mata soal produksi, melainkan berkaitan dengan distribusi, tata niaga, pengeringan, penyimpanan hingga akses peternak terhadap pasokan.

Baca Juga:Saeful Bachri Dorong Pemprov Jabar Petakan Produksi, Stok dan Distribusi Jagung

“Jawa Barat sebenarnya mengalami peningkatan produksi jagung yang sangat signifikan. Tetapi ketika produksi meningkat, peternak masih kesulitan mendapatkan jagung dengan harga yang terjangkau. Artinya, persoalannya bukan hanya produksi, tetapi bagaimana jagung itu tersedia di waktu, lokasi, kualitas dan harga yang dibutuhkan,” kata Saeful, dikutip, Jumat (20/11/2026).

Data BPS mencatat produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen di Jawa Barat pada 2025 mencapai 794,82 ribu ton. Angka itu meningkat 40,85 persen dibandingkan produksi 2024 yang mencapai 564,29 ribu ton.

Luas panen juga meningkat dari 77,99 ribu hektare menjadi 108,67 ribu hektare. Bahkan, potensi produksi pada Januari-Maret 2026 diperkirakan mencapai 330,96 ribu ton.

Baca Juga:Harga Telur Anjlok ke Rp20 Ribu, Peternak Terjepit Biaya Pakan

Namun, peningkatan produksi tersebut belum sepenuhnya menjamin ketersediaan jagung bagi kebutuhan pakan. Data SIJAGUNG Kementerian Pertanian mencatat rata-rata harga pembelian jagung oleh pabrik pakan di Jawa Barat pada Juni 2026 mencapai Rp6.925 per kilogram.

Menurut Saeful, kondisi itu perlu menjadi perhatian serius Pemprov Jabar karena kenaikan harga jagung akan berdampak langsung terhadap biaya produksi peternak ayam.

“Ketika harga bahan baku pakan meningkat, biaya produksi ikut naik. Persoalannya, peternak tidak selalu bisa menaikkan harga jual ayam dan telur mengikuti kenaikan biaya. Kalau ini terus terjadi, margin peternak akan semakin tertekan,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi II DPRD Jabar, Saeful meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi pasar atau intervensi jangka pendek.

Baca Juga:Legislator Demokrat Dorong Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Telur dan Daging Ayam

Ia mendorong pembenahan rantai pasok jagung dari tingkat petani hingga peternak, termasuk memperkuat fasilitas pengeringan, penyimpanan, konsolidasi petani serta distribusi antardaerah.

“Jangan sampai petani dan peternak sama-sama dirugikan. Petani membutuhkan harga jual yang menguntungkan, sementara peternak membutuhkan harga bahan baku pakan yang wajar. Pemerintah harus menciptakan keseimbangan,” tegasnya.

Saeful juga meminta Pemprov Jabar memastikan program intervensi jagung pemerintah benar-benar menjangkau peternak rakyat yang membutuhkan.

“Jangan sampai intervensi pemerintah hanya terlihat dalam data penyaluran, tetapi peternak di lapangan tetap kesulitan mendapatkan jagung,” katanya.

Ia menegaskan persoalan jagung tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa karena dampaknya dapat merembet pada ketersediaan pangan masyarakat.

Baca Juga:Di Tengah Penguatan Dolar, Minat Investasi Emas di Jabar Justru Meningkat

Jika biaya produksi terus meningkat dan peternak mengurangi populasi ayam bahkan berhenti berusaha, pasokan telur dan daging ayam berpotensi terganggu.

“Jangan sampai masalah pakan berubah menjadi masalah pangan. Petani jagung jangan dirugikan, peternak jangan dikorbankan, dan masyarakat jangan dibebani dengan harga pangan yang semakin mahal,” pungkas Saeful. (*DSP)