Sindojabar.com – Pemerintah mulai mengubah pola pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sekadar bantuan menjadi pembangunan ekosistem bisnis yang terintegrasi. Langkah itu ditandai dengan peluncuran program Perintis Berdaya Connect oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) di Bandung Creative Hub, Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).
Program yang diluncurkan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, itu menjadi strategi baru pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konektivitas antara UMKM, pelaku ekonomi kreatif, koperasi, dan mitra strategis.
Menurut Leontinus, pendekatan tersebut dirancang agar pelaku usaha kecil tidak lagi berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan bisnis, legalitas, hingga akses pasar.
“Perintis Berdaya Connect adalah jembatan nyata agar masyarakat tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu naik kelas menjadi penggerak ekonomi,” ujar Leontinus.
Peluncuran program ini juga memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang mulai fokus pada penciptaan ekosistem usaha berkelanjutan. Tidak hanya menyediakan ruang dialog, Kemenko PM juga menghadirkan sesi business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan para ahli dan mitra pendukung usaha.
Dalam forum bertajuk Dari Ruang Menjadi Peluang, Orkestrasi Ekosistem Usaha Masyarakat, para pelaku usaha menyampaikan berbagai persoalan mulai dari sulitnya pengurusan legalitas hingga tantangan memperluas pasar.
Leontinus menegaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan utama penguatan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional.
“UMKM harus diperkuat sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Karena itu, kami ingin memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan pelaku usaha di lapangan,” katanya.
Salah satu fokus utama program ini ialah percepatan legalitas usaha. Melalui sesi konsultasi langsung, pelaku usaha mendapat pendampingan pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, hingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Kemenko PM menilai legalitas menjadi faktor penting agar produk UMKM mampu bersaing lebih luas, termasuk menembus pasar nasional hingga global.
“Aspirasi yang muncul menunjukkan pelaku usaha membutuhkan solusi cepat dan konkret. Karena itu, business matching hari ini kami dorong menghasilkan langkah nyata,” ungkap Leontinus.
Ia menambahkan, perlindungan legalitas akan menjadi “tameng bisnis” bagi UMKM saat mulai mengomersialkan produknya
secara lebih besar.
Sementara itu, pelaku UMKM asal Bandung, Alhar PP, mengaku kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi pengusaha kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pendampingan.
“Kami sangat senang bisa berdialog langsung dengan Kemenko PM. Masukan kami didengar dan langsung dihubungkan dengan solusi melalui pelatihan dan business matching,” ujarnya.
Program Perintis Berdaya Connect dirancang untuk direplikasi di berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari agenda Kabinet Merah Putih dalam membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif, modern, dan memiliki daya saing global.
Melalui pendekatan yang menggabungkan kolaborasi, teknologi, dan percepatan legalitas usaha, pemerintah berharap UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
