SindoJabar – Aktivis demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengaku menjadi korban serangan digital atau doxing yang diduga turut melibatkan akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikannya, Neni membeberkan bahwa serangan doxing terhadap dirinya berlangsung intens selama dua hari berturut-turut, yakni pada 15 dan 16 Juli 2025.
Melalui berbagai platform media sosial. Akun pribadinya seperti Instagram @neni1783 dan TikTok @neninurhayati36 menjadi sasaran utama.
“Dalam waktu dua hari ini saya mendapatkan serangan serius tanpa henti melalui akun-akun digital saya,” ungkap Neni.
Baca Juga: Kasus Bayi Dijual di Jabar, DPRD Tegaskan Bahaya Pernikahan Dini dan Pergaulan Bebas
Foto Disebar Lewat Akun Resmi Pemprov Jabar
Lebih jauh, Neni mengungkapkan bahwa dirinya mendapat informasi dari sejumlah jurnalis terkait penyebaran fotonya oleh akun resmi milik Diskominfo Jawa Barat.
Unggahan tersebut disebut turut melibatkan akun resmi lainnya milik Pemprov Jabar, seperti @jabarprovgoid, @humas_jabar, dan @jabarsaberhoaks.
Konten yang diunggah diduga membahas soal anggaran belanja media dan menarasikan Neni secara negatif.
Baca Juga: Demokrat Jabar Gelar Rakerda Bahas Putusan MK Soal Pemilu Dipisah
Menurut Neni, peristiwa ini berawal dari video yang ia unggah di TikTok pada 5 Mei 2025. Dalam video tersebut, ia mengkritik maraknya penggunaan buzzer politik yang dinilai berpotensi merusak tatanan demokrasi.
Ia menegaskan, video itu tidak secara spesifik menyebut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melainkan ditujukan secara umum kepada kepala daerah hasil Pilkada 2024.
“Saya sadar ada beberapa video yang mengkritik kebijakan Kang Dedi Mulyadi, tapi ada juga yang saya apresiasi. Ini hal biasa dalam demokrasi. Kritik saya ditujukan pada kebijakan, bukan personal,” tegas Neni.
Baca Juga: Pegadaian Jabar Dorong Kolaborasi Bank Sampah di Bandung
Kritik Berbalas Doxing
Puncak persoalan ini terjadi ketika pada Rabu, 16 Juli 2025, Neni mengetahui bahwa Diskominfo Jabar mengunggah ulang video dirinya dengan narasi yang menurutnya bersifat menyudutkan dan menghakimi secara sepihak.
“Saya menyayangkan langkah Pemprov Jabar yang mem-posting foto saya tanpa izin, menafsirkan sepihak, bahkan menghakimi. Ini bukan bentuk keterbukaan informasi, tapi cara membungkam kebebasan berpendapat,” jelasnya.
Selain serangan digital, Neni juga mengaku mengalami peretasan akun pribadi serta pengintaian terhadap aktivitas digitalnya. Ia tengah mempersiapkan langkah hukum atas insiden ini.
Baca Juga: All Stars Bandung Angkat Trofi Piala Pertiwi 2025 Usai Kalahkan Tangerang
“Aku lagi siapkan tim kuasa hukum. Aku juga mengalami peretasan akun. Sekalian aku juga mau membantah semua tuduhan yang disampaikan,” tegasnya.
Diskominfo Jabar Belum Beri Penjelasan
Hingga berita ini ditulis, Diskominfo Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan keterlibatan mereka dalam aksi doxing tersebut.
Kasus ini memantik sorotan publik, terutama soal komitmen pemerintah dalam melindungi kebebasan berpendapat dan menjaga etika digital di ruang publik. (dsp)
