SindoJabar– Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) kembali menyoroti dampak kebijakan pemerintah yang dinilai memukul sektor pariwisata daerah.

Ratusan pekerja dari berbagai profesi dalam ekosistem pariwisata mendatangi Gedung Sate, Bandung, Senin (21/7/2025).

P3JB menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03 Kesra, khususnya poin ketiga yang berisi larangan kegiatan study tour bagi sekolah.

Bukan Sekadar Piknik, Ini Soal Nafkah Ribuan Orang

Aksi ini bukan semata persoalan izin berwisata, melainkan persoalan hidup bagi ribuan pekerja di sektor pariwisata yang bergantung pada kegiatan tersebut.

Dari pemilik PO bus, agen perjalanan, pemandu wisata, hingga pelaku UMKM kuliner dan oleh-oleh, semua terkena dampak langsung sejak larangan tersebut diberlakukan.

“Kami bukan hanya dari Bandung, tapi dari seluruh Jawa Barat, Garut, Cirebon, Sukabumi, Bogor, sampai Pangandaran. Semua hari ini satu suara,” tegas Nana Yohana, Koordinator Aksi P3JB.

Menurutnya, larangan yang diterapkan tanpa kajian mendalam ini tidak adil karena tak ada regulasi nasional yang melarang kegiatan study tour. “Undang-undang tidak melarang, kementerian tidak melarang, kenapa Jabar melarang?” sindirnya.

Kerugian Miliaran, Pekerja Terancam Gali Lubang Tutup Lubang

Bagi para pelaku usaha, larangan ini bukan sekadar soal kehilangan omzet, tapi soal tanggung jawab pengembalian uang konsumen yang sudah masuk ke berbagai vendor.

“Sudah masuk ke hotel, PO bus, restoran, begitu di batalkan kita harus kembalikan uang itu. Bukan ratusan ribu, tapi ratusan juta sampai miliaran rupiah,” keluh Nana.

Ia sendiri mengaku menanggung kerugian Rp280 juta akibat pembatalan mendadak.

Imbasnya, banyak pekerja kini terpaksa menganggur, sebagian bahkan mulai kembali terjebak ke pinjaman online dan ‘bank emok’ seperti masa pandemi.

“Larangan ini membuat kami kehilangan penghasilan. Jangan salahkan kalau akhirnya masyarakat bawah meminjam ke tempat yang salah,” ujarnya.

Bantahan Keras: Study Tour Bukan Bebani Siswa

Menanggapi anggapan bahwa study tour membebani wali murid, Nana menegaskan program tersebut bukan dadakan.

“Orangtua sudah tahu dari jauh-jauh hari, anak-anak menabung. Kalau ada yang tak mampu, kami ada solusi subsidi silang atau menggratiskan. Jangan semua disamaratakan,” katanya.

Data di lapangan menurutnya membuktikan bahwa hanya 5-10% siswa yang kesulitan, dan hal itu sudah biasa teratasi oleh pihak sekolah maupun biro perjalanan.

Pesan Tegas: Jangan Abaikan Nasib Kami

Dalam aksi ini, P3JB dengan tegas meminta Gubernur Jawa Barat mencabut SE tersebut. Jika tuntutan tak digubris, mereka siap datang kembali dengan kekuatan massa lebih besar.

“Sekarang baru 10 persen kekuatan kami. Jangan anggap enteng. Tapi kami tetap komit, aksi damai, tidak memblokir jalan,” tutup Nana.

Aksi ini menjadi cermin bahwa kebijakan yang diambil tanpa pertimbangan komprehensif bukan hanya soal aturan di atas kertas, tapi soal perut ribuan orang yang bergantung hidup di sektor pariwisata. (dsp)