SindoJabar, BANDUNG – Pemkot Bandung membutuhkan anggaran hingga Rp800 miliar untuk menangani persoalan banjir di sejumlah wilayah di Kota Bandung.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun sistem pengendalian limpasan air, termasuk sejumlah kolam retensi berukuran besar untuk menampung air sebelum dialirkan kembali.
Baca Juga:DPRD Kabupaten Bandung Alokasikan Rp800 Miliar untuk Subsidi Langsung Pro Rakyat
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kawasan Bandung Selatan, terutama di selatan Jalan Soekarno Hatta, menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan penanganan serius. Pemkot Bandung membagi kawasan tersebut menjadi dua bagian dengan garis tengah Buahbatu.
“Paling parah sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu di daerah Bandung Selatan, khususnya di selatan Jalan Soekarno Hatta. Itu kita bagi dua. Garis tengahnya adalah Buahbatu,” kata Farhan Sabtu (3/10/2026).
Untuk wilayah timur, dari Buahbatu hingga Cibiru, Pemkot Bandung menilai diperlukan perubahan konsep dalam mengendalikan limpasan air.
Baca Juga:Ratnawati dan Kaukus Perempuan Parlemen Jabar Berbagi Kebahagiaan di Hari Anak Nasional
Farhan mengatakan, sebelumnya muncul konsep menjadikan kawasan timur sebagai ‘tol air’ dengan memperbesar saluran agar aliran air dapat segera menuju kawasan selatan. Namun, skema tersebut justru dinilai berpotensi meningkatkan risiko banjir di wilayah kabupaten.
“Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Dibuka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran,” katanya.
Kondisi tersebut kemudian membuat kapasitas saluran air yang menuju wilayah selatan diperkecil. Akibatnya, aliran air kembali tertahan dan menyebabkan genangan di sejumlah wilayah Kota Bandung.
Karena itu, Pemkot Bandung kini mengarahkan penanganan melalui pembangunan kolam retensi berukuran besar di kawasan timur.
Baca Juga;Ronny Hermawan Dorong Penyelesaian Banjir di Bekasi Jaya
“Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur,” ucapnya.
Farhan mengungkapkan, kawasan sepanjang Jalan Soekarno Hatta pada masa lalu banyak berfungsi sebagai area penampungan air, tetapi kini sebagian besar telah berubah menjadi kawasan bangunan.
“Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya,” ungkapnya.
Farhan mengatakan, pembangunan sistem pengendalian banjir tersebut membutuhkan rekayasa teknis yang kompleks sehingga membutuhkan anggaran besar.
“Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar,” jelasnya.
Baca Juga:Tedy Rusmawan Soroti Banjir Tahunan di Bandung Raya, Desak Penanganan Jadi Prioritas
Pemkot Bandung selanjutnya akan mengajukan desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Jika desain disetujui, pembiayaan akan diupayakan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan sumber pendanaan lainnya.
Selain kawasan timur, Farhan mengatakan persoalan banjir di Bandung Selatan bagian barat juga membutuhkan penanganan lintas wilayah.
Wilayah tersebut mencakup kawasan Buahbatu, Mohammad Toha, Kopo, Cibaduyut hingga Cimindi yang bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Menurut Farhan, kondisi tersebut membuat penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemkot Bandung.
“Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut Farhan mengatakan, bahwa penanganan banjir membutuhkan pendekatan berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya sehingga solusi tidak berhenti pada batas administratif masing-masing daerah.
Baca Juga:Penanganan Banjir Jadi Sorotan, Hailuki Tekankan Strategi Jangka Panjang
“Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah,” ujarnya.
Farhan mencontohkan penanganan kawasan Bandung Utara yang juga melibatkan sejumlah daerah di sekitar Kota Bandung.
“Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama,” katanya.
Karena itu, Farhan berharap Pemprov Jabar segera memfasilitasi koordinasi antardaerah agar persoalan banjir yang melintasi batas administratif dapat ditangani secara bersama.
“Makanya saya mengharapkan agar solusi segera dari provinsi,” pungkasnya. (*YM)
