sindojabar.com – DPRD Kabupaten Bandung menyiapkan anggaran besar untuk menguatkan program-program pro rakyat. Dalam RAPBD 2026, sekitar Rp800 miliar direncanakan dialokasikan khusus untuk belanja subsidi langsung kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hailuki, mengatakan kebijakan ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat berpendapatan rendah yang masih rentan secara ekonomi.
Baca Juga:DPRD Jabar Nilai Rencana Penebusan Ijazah Siswa Sekolah Swasta Sulit Direalisasikan
“Di tengah berbagai keterbatasan fiskal, kami tetap memprioritaskan alokasi sekitar Rp800 miliar untuk subsidi langsung,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Hailuki memastikan bahwa alokasi tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ia menyebut DPRD akan mengawal secara ketat agar seluruh program benar-benar sampai ke penerima yang berhak.
“Kami tidak ingin anggaran sebesar ini berhenti sebagai rencana. Pelaksanaannya harus nyata dan terukur manfaatnya,” tegasnya.
Baca Juga:DPRD Jabar Pastikan Program Prioritas Tak Terdampak Pemangkasan Anggaran 2026
Subsidi yang dirancang mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, bantuan sosial, bantuan modal usaha, alat produksi, dukungan ketahanan pangan, pelatihan keterampilan, pembukaan lapangan kerja, beasiswa, hingga program rutilahu.
Dorong Program Kemandirian
Menurutnya, kombinasi bantuan konsumtif dan produktif penting untuk mendorong kemandirian masyarakat.
“Bantuan modal dan pelatihan bisa membuka peluang bagi keluarga untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan,” kata Hailuki.
Ia menekankan perlunya sistem penyaluran yang transparan dan dapat diakses publik, sehingga subsidi benar-benar tepat sasaran.
Baca Juga:Pemprov Jabar Siapkan Lima Kantor Wilayah sebagai Pusat Komando Penanganan Bencana
“Aksesnya harus terbuka. Kita harus memastikan penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria,” katanya.
DPRD juga meminta pemerintah daerah memperkuat proses verifikasi agar tidak terjadi penyimpangan. Hailuki menuturkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan data dan pengawasan selama pelaksanaan.
Sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, ia menegaskan komitmen fraksinya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil.
Baca Juga:Stikom Bandung dan Lapas Perempuan Tandatangan Kerjasama Pengabdian Masyarakat
“Keberpihakan anggaran adalah tanggung jawab moral kami. Harapannya, masyarakat dapat benar-benar merasakan dampaknya,” pungkasnya. (Abd)
