SindoJabar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Preanger, Kota Bandung, Senin (7/7/2025).
Rakerda ini bukan hanya menjadi ajang konsolidasi internal, namun juga forum strategis untuk menyikapi perkembangan terbaru dunia politik nasional, khususnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, yang hadir dalam agenda tersebut, menegaskan bahwa keputusan MK harus di kaji secara mendalam oleh seluruh elemen partai.
Baca Juga: Kuliah Umum di Sesko TNI, Menko AHY Dorong Pembangunan Sipil & Militer
Menurutnya, pemisahan antara pemilu legislatif dan eksekutif tingkat nasional dengan pemilu daerah berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan di tingkat legislatif daerah.
“Keputusan MK ini bersifat final dan mengikat. Namun kita juga harus melihat implikasinya, termasuk potensi kekosongan jabatan di tingkat DPRD selama dua tahun. Ini perlu di rumuskan langkah antisipasinya,” ujar Herman.
Ia menambahkan bahwa segala kemungkinan perlu di bahas, termasuk jika ada potensi revisi terhadap regulasi pemilu ke depan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ultimatum Dirut RSUD Cibabat Akibat Terlambat Tangani Pasien
“Seperti apa konteksnya, DPD nanti merumuskan ke depannya. Belum lagi kalau ada revisi, terbuka atau tertutup. Sehingga Rakerda ini penting untuk merumuskan segala sesuatu yang akan di hadapi dan harus di kerjakan,” jelasnya.
Herman juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dan tingkatan organisasi dalam tubuh Partai Demokrat, mulai dari DPP, DPD, hingga DPC, untuk memastikan arah perjuangan partai tetap sejalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto, mengatakan bahwa Rakerda menjadi ajang refleksi bagi seluruh jajaran pengurus.
Baca Juga: Layanan SIM Keliling Kota Bandung & Cimahi Kamis 19 Juni 2025
Ia menyebut forum ini penting sebagai persiapan menghadapi agenda-agenda besar, termasuk Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat dan HUT Kemerdekaan RI yang akan datang.
“Kami ingin semua kegiatan bisa saling bersinergi dan tidak tumpang tindih. Mana yang bisa dikolaborasikan, dan mana yang perlu dijalankan secara terpisah akan dibahas matang di forum ini,” tegas Anton.
Ia juga mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi kader dalam Rakerda kali ini. Menurutnya, hampir seluruh pengurus DPD hadir, kecuali dua orang yang berhalangan dengan izin resmi.
“Ini menunjukkan soliditas kader dan keseriusan dalam menyusun langkah ke depan. Lewat Rakerda ini kita lakukan introspeksi, mengevaluasi apa saja yang sudah di lakukan, dan memastikan ke depan program-program yang di jalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (dsp)
