sindojabar.com – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemprov Jabar tidak akan mengganggu program-program prioritas Gubernur. Terutama di sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Menurutnya, pada tahap awal efisiensi, pemerintah hanya memastikan kebutuhan rutin setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti belanja pegawai dan pemeliharaan kantor. Sementara itu, program kerja akan disesuaikan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Gubernur.
Baca Juga:Atasi Penumpukan Sampah, DPRD Jabar Dukung Operasional Sarimukti Diperpanjang
“Semua OPD di awal hanya dipastikan biaya rutinnya. Programnya akan dirunut sesuai dengan RPJMD Gubernur. Minggu depan kita mulai rapat dengan dinas-dinas mitra Komisi I,” kata Rahmat, ditulis Rabu (12/11/2025).
Politisi PKB inimenyebutkan, terdapat 20 OPD mitra Komisi I DPRD Jabar, yang sebagian besar memiliki program kerja dengan porsi anggaran relatif kecil. “Tetap 20 mitranya, tapi kegiatan dan programnya tidak besar-besar anggarannya,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Jabar, Arif Ahmad Ripai, menegaskan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran akibat penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (PKD), seluruh program strategis akan tetap berjalan sesuai visi-misi Gubernur.
Baca Juga:Ono Surono Dorong Disdik Jabar Jaga Mutu Pendidikan di Tengah Efisiensi Anggaran
“Pak Gubernur tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Jadi, efisiensi dilakukan di pos-pos yang tidak terlalu urgen seperti makanan-minuman (mamin), perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial,” kata Arif.
Menurutnya, langkah penghematan dilakukan secara konkret, di antaranya pengurangan volume kegiatan, pembatasan perjalanan dinas luar provinsi, hingga efisiensi penggunaan listrik dan pencahayaan di kantor DPRD.
“Kalau malam, ruangan-ruangan dihemat penerangannya. Hanya area luar yang tetap terang. Seremonial juga dikurangi, termasuk kegiatan seperti Hari Jadi Jawa Barat,” ujarnya.
Baca Juga:DPRD Jabar Pastikan Program Prioritas Tak Terdampak Pemangkasan Anggaran 2026
Meski begitu, Arif memastikan kegiatan DPRD seperti reses dan sosialisasi perda (sosper) tetap dilaksanakan, namun dengan penyesuaian jumlah peserta atau titik kegiatan. “Reses mungkin tetap empat kali, tapi pesertanya dikurangi dari 150 menjadi 100 orang,” jelasnya.
Ia menegaskan, efisiensi ini bukan berarti pengurangan pelayanan publik. “Ini bukan soal pengurangan pelayanan, tapi efisiensi agar anggaran lebih fokus pada pembangunan yang berdampak langsung,” tegas Arif.
Mengenai anggaran untuk pengamanan aksi demonstrasi, Arif menyebut tetap dialokasikan meski nilainya disesuaikan. “Pengurangan pasti ada, tapi kecil. Tidak mungkin hanya disediakan air saja. Petugas keamanan tetap harus diperhatikan,” ujarnya.
Baca Juga:Komisi I DPRD Jabar Usul Pemanfaatan Lahan Pemprov untuk Unit Sekolah Baru
Lebih lanjut, Arif menyampaikan bahwa Pemprov Jabar masih menunggu hasil pembahasan KUA-PPAS untuk mengetahui besaran akhir pengurangan anggaran. “Yang jelas, setiap pengurangan pasti berdampak, tapi kita upayakan tidak menghambat program strategis,” ucapnya.
Selain efisiensi, Gubernur Jabar juga mengimbau ASN untuk beradaptasi dengan kebijakan baru seperti penerapan work from home (WFH), pergeseran tugas bagi ASN yang kurang produktif, hingga rotasi ke sektor pendidikan dan kebersihan.
Baca Juga:A Yamin Dorong Transparansi Anggaran Daerah
“ASN yang kurang produktif bisa diperbantukan ke sekolah sebagai tenaga pengajar atau ke dinas kebersihan. Prinsipnya, semua tetap bekerja mendukung visi pembangunan daerah,” pungkas Arif. (Abd)
