sindojabar.com – Komisi I DPRD Jawa Barat melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbasis elektronik di Kabupaten Indramayu, Rabu (10/12/25).
Melalui kegiatan ini, Komisi I ingin memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menilai kesiapan teknis dan efektivitas penerapan sistem pemilihan berbasis digital di tingkat desa.
Baca Juga:Pilkades Hybrid di Indramayu Jadi Model Baru Demokrasi Desa
Dua lokasi yang menjadi titik pemantauan adalah TPPS Desa Pekandangan dan TPPS Desa Kerticala, yang telah menerapkan sistem e-voting dalam proses pemilihannya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat menuturkan bahwa hasil pemantauan menunjukkan pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar dan kondusif.
“Alhamdulillah, dari dua TPS yang kami kunjungi, seluruh proses berjalan baik tanpa kendala berarti. Semoga hingga tahap penghitungan nanti, semua tetap tertib dan hasilnya benar-benar mencerminkan harapan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Lucky Hakim Sahkan Perbup Pesantren, Harap Generasi Muda Indramayu Berakhlak Mulia
Meski demikian, pihaknya mencatat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk pelaksanaan berikutnya, terutama dari sisi teknis dan kenyamanan pemilih.
“Kami melihat perlu ada peningkatan pada ukuran monitor perangkat agar lebih besar dan mudah digunakan, khususnya bagi pemilih lanjut usia. Selain itu, kesiapan daya cadangan juga penting agar tidak terjadi hambatan apabila pasokan listrik terputus,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar, Toto Suharto mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menerapkan sistem Pilkades elektronik. Menurutnya, metode ini menghadirkan efisiensi dan efektivitas yang signifikan dalam proses pemilihan.
Baca Juga:Hj Ratnawati Tekankan Pendidikan sebagai Kunci Peningkatan IPM di Indramayu
“Pelaksanaan secara elektronik ini sangat membantu, baik dari segi waktu maupun tenaga. Proses penghitungan suara pun menjadi lebih cepat tanpa harus dilakukan secara manual. Kami berharap sistem ini bisa diperluas ke seluruh desa di masa mendatang,” tuturnya.
Kedepan, Komisi I DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendukung upaya digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam proses demokrasi di tingkat lokal, agar semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif bagi masyarakat Jawa Barat. (Bas)
