sindojabar.com – Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung menyatakan keprihatinannya atas terjadinya kembali kasus keracunan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keracunan MBG terjadi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebanyak 345 orang. Sebelumnya keracunan MBG juga terjadi di Kecamatan Cipongkor, KBB dengan jumlah korban 1.171 orang.
Baca Juga:Kasus Bayi Dijual di Jabar, DPRD Tegaskan Bahaya Pernikahan Dini dan Pergaulan Bebas
“Ya tentu kita prihatin. Meski pengelolaan ini bukan sepenuhnya kewenangan provinsi, tetapi pengelola SPPG harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya,” ujar Yomanius, Kamis (16/10/2025).
Menurut Yomanius, program MBG yang menyasar generasi muda sangat penting untuk keberlanjutan masa depan. Oleh karena itu, setiap proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi harus di awasi secara ketat dan optimal.
“Pengawasan itu hanya satu faktor. Harus ada kontrol mulai dari perencanaan, kualitas bahan baku, waktu pengambilan, proses produksi, hingga distribusi. Semua rangkaian ini penting agar keracunan tidak terulang,” jelasnya.
Baca Juga:Bumi Sadayana: Warung Sunda dengan Konsep Berbagi
Menurut Untung, program MBG itu cukup strategis misal di lihat dari perputaran uang dalam program tersebut. Uang mengalir ke masyarakat dari pengelola dapur hingga pedang pasar sebagai pemasok bahan baku.
Belum lagi masyarakat yang dilibatkan sebagai pekerja di SPPG. “Jadi dampaknya luar biasa. Uang bisa berputar ke masyarakat sampai tingkat bawah,” katanya.
Baca Juga:Pegadaian Dukung Masyarakat Lewat Program Gadai Bebas Bunga, Solusi Keuangan Mudah dan Ringan
Politisi Golkar ini menegaskan pendistribusian MBG ke setiap sekolah tetap sama, yakni siswa mendapatkan menu makan gratis selama 5 hari, terhitung senin sampai jumat. “Sampai hari ini tidak ada perubahan itu. Tidak ada perubahan kebijakan,” tandas Yomanius Untung. (Abd)
