sindojabar.com – Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari turut memberikan komentar terkait Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang diluncurkan Gubernur Dedi Mulyadi.
Gerakan ini mengajak aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, dan masyarakat umum untuk menyisihkan donasi sebesar Rp 1.000 per hari guna membantu warga kurang mampu, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga:Musim Hujan Tiba, Wali Kota Bandung Ingatkan Warga untuk Siaga Bencana
Zaini menggaris bawahi bahwa gerakan yang dimaksud terlalu dipaksakan atas nama kesetiakawanan. “Kalau ASN pasti akan ikut apa kata atasannya, ” cetusnya.
Namun hal itu akan lain cerita jika diberlakukan ke sekolah. “Di sekolah kan setiap pungutan apapun bentuknya dilarang. Ini malah Gubernur mengajarkan. Seolah-olah dilegalkan atas nama solidaritas, ” kata Zaini belum lama ini.
Zaini melanjutkan, ide itu juga kurang konsisten dengan kebijakan sebelum-sebelumnya. Misalnya terkait larangan bagi masyarakat untuk menarik sumbangan di jalanan guna kepentingan pembangunan masjid. “Tapi tak ada solusi untuk masjid. Bahkan untuk pesantren kini hibah nol, ” katanya.
Bagi Zaini, gerakan yang dimaksud adalah cerminan dari ketidak mampuan Pemerintah Daerah dalam tata kelola keuangan. Selama ini kan masyarakat sudah terlibat dalam hal membayar pajak. Dengan berbagai bentuknya.
“Jadi jangan atas dasar banyak masyarakat mengadu ke Lembur Pakuan, lalu digeneralisasi untuk gerakan solidaritas, ” ucapnya.
Baca Juga:Keracunan Tinggi, DPRD Jabar Dorong Pengelolaan MBG Mandiri di Sekolah dan Pesantren
Sebagai mana diketahui, Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) itu diluncurkan saat Dedi Mulyadi bertemu dengan ASN pada Kamis lalu. Gerakan itu diresmikan dengan diterbitkan Surat Edaran Gubernur Jabar tertanggal 1 Oktober.
Dalam surat itu, setiap ASN, siswa sekolah, dan warga masyarakat untuk menyisihkan uang Rp 1.000 per hari untuk kesetiakawanan sosial. (Abd)
