sindojabar.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati, menekankan pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu melalui penguatan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang putus sekolah.
Hal tersebut disampaikan Ratnawati saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, pada Selasa (7/10/2025).
Dalam kunjungannya, Ratnawati tidak hanya menyoroti pelaksanaan peraturan daerah (Perda), tetapi juga aktif menyerap aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan sosial.
Baca Juga: Hj Ratnawati: Sinergi dengan Bank BJB Kunci Keberhasilan Penyusunan KUA-PPAS 2026
“Alhamdulillah, hari ini kegiatan pengawasan berjalan lancar. Di sini mayoritas masyarakat adalah petani, namun selain pengawasan perda, saya juga menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Ratnawati menuturkan, salah satu persoalan yang muncul di lapangan adalah rendahnya angka partisipasi sekolah di beberapa desa. Ia mendorong agar pemerintah desa dapat ikut berkontribusi dalam peningkatan IPM melalui dukungan terhadap pendidikan nonformal.
“Saya selalu menyarankan kepala desa agar menyisihkan sebagian anggarannya untuk menaikkan IPM. Caranya, dengan memfasilitasi anak-anak yang tidak bersekolah untuk mengikuti pendidikan lanjutan melalui program paket kejar,” jelasnya.
Baca Juga: Hj Ratnawati Ajak Generasi Muda Meneladani Semangat Perjuangan Pahlawan
Dalam kegiatan tersebut, Ratnawati juga menemukan adanya Lembaga Kegiatan Belajar Mandiri (LKBM) di wilayah Bongas yang telah menampung ratusan peserta didik. Namun, lembaga tersebut masih menghadapi keterbatasan fasilitas, terutama saat pelaksanaan ujian.
“Di sini ada LKBM yang sudah berjalan dengan ratusan murid, tapi saat ujian mereka kekurangan komputer. Selain itu, mereka juga memerlukan penampungan bagi para lulusan agar bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya atau mendapat pelatihan kerja,” ungkapnya.
Selain sektor pendidikan, Ratnawati menilai kondisi pertanian di Bongas sudah menunjukkan perbaikan, terutama dari sisi irigasi dan sarana produksi. Karena itu, aspirasi warga kini lebih banyak berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Baca Juga: AHY RUN 2025 Siap Digelar, Berhadiah 5 Paket Umroh
Ratnawati menambahkan, kegiatan pengawasan seperti ini akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari tugas DPRD dalam memastikan pelaksanaan perda dan kebijakan pemerintah provinsi berjalan efektif.
“Kunjungan seperti ini rutin dilakukan, biasanya seminggu sekali. Kami sebagai anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap perda yang telah diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” terangnya.
Melalui forum pengawasan tersebut, Ratnawati berharap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, maupun penguatan akses pendidikan bagi seluruh warga Jawa Barat. (dsp)
