SindoJabar, BANDUNG – Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi menilai program Light Up the Dream (LUTD) perlu terus dikembangkan dengan mempertimbangkan karakter serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurut Yogi, pendekatan tersebut penting agar perluasan akses listrik tidak hanya meningkatkan jumlah sambungan, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Listrik ini sangat penting di era saat ini. Di desa misalnya, paling miskin pun biasanya untuk melakukan sesuatu itu pasti berinteraksi dengan listrik,” kata Yogi.
Ia menjelaskan, listrik saat ini telah menjadi kebutuhan dasar yang menopang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari penerangan, komunikasi, pendidikan hingga kegiatan ekonomi.
Namun, menurutnya, tantangan penyediaan listrik tidak sama di setiap daerah. Kondisi geografis, jarak, hingga ketersediaan infrastruktur perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan solusi kelistrikan.
Yogi mencontohkan sejumlah wilayah yang masih mengandalkan generator berbahan bakar diesel. Penggunaan pembangkit tersebut dapat menghadapi kendala biaya operasional, terutama ketika bahan bakar harus didatangkan ke wilayah yang sulit dijangkau.
Karena itu, ia menilai pemerataan listrik perlu dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan potensi sumber energi dan kondisi lokal.
“Sebetulnya kita harus diversifikasi. Tidak bisa hanya mengandalkan batu bara,” ujarnya.
Menurut Yogi, berbagai potensi energi seperti tenaga surya, hidro, air laut, hingga energi dari sampah dapat dikaji untuk memenuhi kebutuhan listrik di masing-masing wilayah.
Sistem kelistrikan mandiri juga dapat menjadi alternatif bagi daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik, selama penerapannya memenuhi aspek teknis, ekonomi, dan keberlanjutan.
Dalam konteks PLN UID Jawa Barat, Yogi menilai pendekatan berbasis karakter wilayah dapat membantu memastikan program seperti LUTD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki informasi mengenai kondisi wilayah sekaligus potensi ekonomi masyarakat yang dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan energi.
“Pemerintah daerah juga harus dilibatkan dalam penyediaan energi, terutama di daerah yang memang belum mampu dilayani secara optimal,” katanya.
Selain persoalan akses fisik, aspek keterjangkauan juga perlu diperhatikan. Dukungan pemerintah maupun program sosial perusahaan, kata Yogi, dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pemetaan di lapangan.
Ia menambahkan, program sosial perlu berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan daerah agar manfaatnya tidak hanya bersifat jangka pendek.
Yogi menilai keberhasilan pemerataan listrik pada akhirnya tidak cukup hanya dilihat dari bertambahnya jumlah sambungan. Akses energi harus tersedia secara terjangkau, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter wilayah.
Dengan demikian, listrik dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang pendidikan, komunikasi, aktivitas sehari-hari hingga kegiatan ekonomi.
Pendekatan tersebut, menurut Yogi, dapat menjadikan LUTD sebagai bagian dari upaya memperluas akses energi sekaligus membuka ruang bagi solusi kelistrikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Barat.*
